JAKARTA, REQnews - Koalisi SETARA (Selamatkan Kalimantan Utara) merilis laporan penelitian dengan judul 'Menenggelamkan Jantung Borneo: Bagaimana PLTA Mentarang untuk Industri Hijau Membenamkan Kehidupan di Sungai Tubu-Mentarang, Malinau Kalimantan Utara'.&nbsp; Peneliti dari Nugal Institute, Teresia Jari mengatakan bahwa pembangunan PLTA dengan kapasitas 1.375 megawatt itu berpotensi menggusur 2.108 jiwa yang tinggal di sekitar lokasi anak Sungai Mentarang dan Tubu.&nbsp; "Dari dua anak sungai besar itu, akan ada 2.108 jiwa yang akan mengalami dampaknya, artinya harus dipindahkan, ditenggelamkan, lalu kemudian digusur dari tempat hidup, ruang hidupnya itu," kata Tere dalam diskusi peluncuran penelitian di KeKini Coworking Space, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 14 Januari 2026.&nbsp; Tere mengatakan bahwa jumlah jiwa yang tergusur baru di huku sungai, belum termasuk masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya di hilir sungai tersebut.&nbsp; "Jadi, kalau tadi di depan ada tulisannya Menenggelamkan Jantung Borneo, kalau teman-teman mengingat bahwa wilayah ini disebut dengan Heart of Borneo atau Jantung Borneo, hutan lindung yang sekarang statusnya adalah Taman Nasional Kayan Mentarang," kata dia.&nbsp; Ia mengatakan bahwa pada tahun 2023 lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan groundbreaking di Seboyo. Bahkan, salah satu pemukiman bernama Paking saat ini telah digusur dan dipindahkan.&nbsp; Sejumlah kampung yang akan digusur dan ditenggelamkan yaitu ada Rian Tubu, Long Titi, Semamu, Long Berang, dan lain sebagainya.&nbsp; "Nah di Seboyo ini sendiri pun sudah ada satu kampung yang dipindahkan. Jadi dampak proyek itu sudah memindahkan satu kampung," kata Tere.&nbsp; Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa proyek yang dimotori oleh PT Kayan Hydropower Nusantara itu akan menenggelamkan 243 hektare hutan di hulu sungai. Hal itu mengakibatkan terancamnya ekosistem air sungai, termasuk ikan yang kerap bermigrasi untuk bertelur dari hulu ke hilir dan sebaliknya.&nbsp; "Kalau sungainya di bendung, jiramnya hilang, ikannya gimana? Ikannya juga akan hilang karena tidak ada lagi arus-arus deras, tempat-tempat arus deras tempat ikan-ikan ini akan bertelur. Ini potensi daya rusak yang diakibatkan oleh proyek bendungan," tambahnya.&nbsp; Selain itu, menurutnya hilir sungai pun akan surut akibat sungai dibendung pada bagian hulu. Bahkan akses masyarakat Malinau yang sehari-hari menggunakan jalur air, juga akan terdampak.&nbsp; Masyarakat pada bagian hilir sungai yang terbiasa bekerja sebagai petani juga akan terdampak akibat sungai yang kering. Bagi mereka yang mengandalkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, akan sulit mencari sumber sungai dan air bersih.&nbsp; Berdasarkan pengakuan masyarakat Malinau yang terdampak proyek, Tere mengatakan bahwa mereka juga tak ingin kehilangan tempat tinggal yang selama ini telah dijaga dengan baik.&nbsp; "Kalau misalkan bertanya juga ke masyarakat sekitar gitu, yang mereka mau ke mana? Kalau kita bertanya secara jujur kepada mereka, mereka mau tetap tinggal di tempat mereka," kata dia.&nbsp; Namun, Tere mengatakan bahwa masyarakat terdampak juga tidak mempunyai banyak informasi tentang proyek yang akan dibangun. Termasuk informasi tempat relokasi hingga terkait dengan persiapan jika mereka akan dipindahkan.&nbsp; Menurutnya, tak hanya sebatas relokasi, namun masyarakat setempat juga akan mempertimbangkan mengenai ruang hidup yang tidak hanya rumah atau pekarangan, melainkan sungai dan hutan yang tak dapat dipisahkan.&nbsp; "Jadi membangun proyek ini itu selain kalau tadi kata Bang Ucok adalah mewarisi bencana, itu kita sebenarnya sedang memutus ibu dari anaknya yang baru lahir, baru saja dilahirkan, kira-kira seperti itu," ujarnya.&nbsp; Pihaknya pun berharap agar penelitian yang telah dilakukan selama kurang lebih dua tahun sejak 2023-2025 itu dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan atau acuan pemerintah dalam menjalankan proyek di Malinau, Kalimantan Utara itu.&nbsp; "Riset ini menyatakan bahwa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah menggagalkan atau membatalkan proyek ini, karena proyek ini sama sekali tidak menguntungkan untuk masyarakat, tidak hanya di hulu maupun hilir," kata Tere.&nbsp; Karena menurutnya, industri ini bukan industri untuk masyarakat yang menggunakan sungai dan hutan, melainkan untuk kawasan industri hijau.&nbsp; "Jadi sebenarnya proyek ini sebenarnya bukan proyek yang sama sekali tidak untuk masyarakat, justru masyarakat itu adalah korban dari proyek ini," ujarnya.

Koalisi SETARA: Pembangunan PLTA Mentarang Berpotensi Gusur Sebanyak 2.108 Jiwa

Berita Terkait

Berita Rekomendasi