Pengecualian Wajib Militer untuk BTS, Komoditas Politik?

Seoul, REQNews.com -- Haruskan anggota BTS dibebaskan dari wajib militer?

Tidak ada jawaban pasti. Yang jelas, jika tidak ada perubahan, Jin -- salah satu anggota BTS  -- harus mendaftar wajib militer sebelum ulang tahun ke-29 pada 4 Desember.

Menteri Pertahanan Lee Jong-sup bersikap mendua terhadap masalah ini. Selama pertemuan Rabu di Majelis Nasional, Menhan Lee meminta pejabatnya melakukan survei sebelum memutuskan apakah BTS diberi pengecualian wajib militer.

Setelah survei selesai, katanya, akan ditarik kesimpulan dengan mempertimbangkan hasil dan faktor lain, termasuk kepentingan nasional.

Menhan Lee tahu keputusan soal wajib militer (wamil) BTS bukan milknya, mengingat sensitivitas politiknya. Parah ahli mengatakan pada akhirnya keputusan di tangan politisi. Sebab, politisi yang mengangkat masalah ini bertahun-tahun.

Politisi Butuh BTS

Politisi membutuhkan daya tarik global BTS. Itu bisa dilihat saat Busan mempromosikan diri untuk menjadi tuan rumah World Expo 2030. Politisi Busan mengundang BTS, yang punya daya tarik global, agar kota itu bisa terpilih.

Walikota Busan Park Heong-joon, yang butuh dukungan berkelanjutan dari BTS, secara terbuka mendesak Presiden Yoon Suk-yeol mempertimbangkan opsti alternatif kepada anggota septet paling populer untuk melayani negara.

Busan bukan satu-satunya kota yang menggunakan BTS untuk promosi global. Seoul, bahkan pemerintah pusat, juga melakukannya. Bahkan Presiden Moon menyebut BTS utusan khusus presiden untuk generasi dan budaya masa depan dan membawa mereka ke Majelis Umum PBB di New York tahun lalu.

"Mengingat manfaat besar BTS, politisi partai berkuasa kemungkinan mencari cara memberi mereka pengecualian militer," kata Rhee Jong-hoon, kepala konsultan IGM.

Politisi, menurut Rhee, kemungkinan telah mempertimbangkan untung-rugi memberi pengecualian wajib militer kepada BTS. Sebab, suara menentang pemberian hak istimewa kepada BTS cukup nyaring.

Tantangan Hukum

Di bawah UU saat ini, semua pria berbadan sehat harus mengikuti wajib militer setidaknya 18 bulan. Wamil dibentuk untuk mempertahankan Korea Selatan dari ancaman Korea Utara, karena kedua negara bersaudara secara teknis masih berperang.

Pengecualian dapat diberikan kepada peraih medali Olimpiade dan medali emas Asian Games. Bagi seniman, kondisinya kurang jelas. Begitu pula bagi pemenang kompetisi domestik dan runner up kompetisi internasional. Namun, tidak semua kompetisi diakui pemerintah.

Badan Tenaga Kerja Militer (MMA), yang menetapkan aturan, hanya mengakui lima kompetisi domestik dan 37 kompetisi internasional. Jadi, secara teori, MMA dapat memberikan pengecualian hanya dengan menambahkan kategori. Misalnya, peraih Billboar Hot 100.

Lee Ki-sik, komisaris MMA di bawah Kementerian Pertahanan Nasional, dalam pertemuan baru-baru ini mngatakan jika peraturan ingin berubah harus ada diskusi yang cukup. Artinya, Lee Ka-sik tidak setuju menembahkan kategori baru.

Ada cara lain. Ketika timnas Korsel mencapai perempat final Piala Dunia 2002, publik tercengang dan mendorong Majelis Nasional menyusun UU khusus untuk memberi pengecualian wajib militer kepada semua anggota tim.

Anggota tim bisbol, yang menempati posisi ketiga di World Baseball Classic 2006, juga menerima perlakuan sama.

Sung Il-jong, anggota parlemen dari People Power Party (PPP) yang berkuasa, adalah salah satu anggota parlemen yang percaya BTS layak mendapatkan pengecualian wajib militer. Awal tahun ini dia yakin akan meloloskan RUU untuk memberi pengecualian kepada anggota BTS.

Saat tu Sung mengatakan Partai Demokrat Korea (DPK) juga mendukung. Namun, kedua pihak sejauh ini gagal mencapai kesepakatan.

Setelah pemerintah berubah, dari Moon yang liberal dan Yoon yang konservatif, anggota parlemen oposisi kemungkinan akan berpikir dua kali mendukung usulan yang menguntungkan lawan politik, terutama kepada anggota parlemen Yoon dan PPP.

"Jika PPP gagal menarik dukungan partai oposisi, mungkin tergoda untuk mengubah aturan MMA untuk memberi pengacualian kepada BTS," kata Cho Jin-man, profesor politik dan hubungan internasional Unibersitas Duksung.

Wajib militer, menuru Prof Cho, adalah satu dari empat tugas yang tertulis dalam konstitusi. Jika seseorang membawa masalah ini ke pengadilan, itu secara politik bisa merusak pemerintah dan partai.

Keberatan Pemilih Muda

Pengecualian wamil untuk BTS kemunginan akan mengasingkan banyak pria muda, yang kebanyakan memilih Yoon pada pemilihan presiden 9 Maret lalu.

Banyak yang menganggap gagasan pengecualian semacam itu tidak adil, dan melembagakannya akan bertentangan dengan keadilan dan akal sehat, plus nilai-nilai yang dijanjikan Yoon untuk dipulihkan.

Sebuah jajak pendapat yang dirilis April lalu oleh kelompok sipil menunjukan lebih 68 persen dari 2.334 responden -- kebanyakan berusia 20 tahunan -- mengatakan tidak mendukung gagasan itu.

Dalam jajak pendapat lain yang dilakukan awal bulan lalu oleh Realmeter, 59 persen kelompok yang lebih beragam -- 1004 responden, termasuk wanita -- mengatakan mereka mendukungnya.

Bagi pemilih laki-laki muda yang kecewa dengan kebijakan Yoon adn pertikaian antarfaksi dalam PPP, membebaskan BTS dari wajib militer bisa menjadi langkah terakhir.

"Yoon terpilih dengan janji memulihkan keadilan. Saya pikir akan berisiko mendorong gagasan mengecualikan BTS dari wamil," kata Prof Cho. "Masalah ini harus didiskusikan dan disimpulkan di Majelis Nasional. Mungkin harus mempertimbangkan untuk menghapus pengecualian militer sama sekali."

Kontroversi muncul tahun 2018 setelah BTS mencapai level tertinggi di panggung internasional. Ha Tae-kung dan Noh Woong-rae, anggota parlemen saat itu, mempermasalahkan pemberian pengecualian militer hanya untuk musisi klasik, bukan penyanyi pop, dengan mengatakna sistem saat ini konyol dan tidak adil.

BTS dan HYBE, agensinya, sebelumnya mengatakan anggotanya akan menjawab panggilan tuags ketika saatnya tiba. Namun, tidak ada kepastian apakah para anggota BTS akan mendaftar.