Oleh:&nbsp;Tia Heriskha - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
JAKARTA, REQnews &ndash; Hak Asasi Manusia (HAM) atau Human Rights adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Oleh karena sifatnya yang dasar dan pokok, HAM seseorang tidak dapat dikurangi, dicabut atau dirampas oleh kekuasaan seseorang sekalipun. Dengan begitu hak asasi setiap warga negara harus dilindungi negara agar jika ada yang melanggar maka dapat dikenai sanksi.
Namun, hak tentu tidak-lah bersifat mutlak. Artinya seseorang selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Karenanya batas hak asasi seseorang adalah hak asasi yang melekat pada diri orang lain.
Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi&nbsp;hak sipil dan politik yang berkenaan dengan&nbsp;kebebasan sipil, misalnya&nbsp;hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan&nbsp;kebebasan berpendapat serta&nbsp;hak ekonomi, sosial dan budaya, yang berkaitan dengan akses ke ranah public, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan.
Maka ketika ditemukan adanya pembatasan, pengucilan atau adanya pihak tertentu yang berusaha mencabut hak warga negara seperti hak atas pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak politik , hak asasi sosial dan kebudayaan maka telah terjadi pelanggaran HAM.
Mengacu kepada definisi pelanggaran HAM sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU HAM), pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Dari definisi diatas, yang dapat dikategorikan pada pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh aparat negara namun juga antar warga negara.
Berbeda dengan pelanggaran HAM berat yang meliputi pembunuhan masal, pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, dan diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.
Pelanggaran HAM berat banyak terjadi di era Orde Lama dan di era Orde Baru. Kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang masih belum tuntas adalah peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1986, pembantaian Talangsari 1989, tragedi Rumoh Geudong Aceh 1989-1998, dan penembakan mahasiswa Trisakti 1998.
Kemudian maraknya penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998, tragedi Semanggi I dan II 1998-1999, tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh 1999, peristiwa Wasior 2001, kasus Wamena 2003, dan tragedi Jambu Keupok Aceh 2003.
Di era reformasi, pelanggaran HAM terus terjadi meskipun bukan digolongkan pelanggaran HAM berat. Misalnya kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Meskipun menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berkali-kali mencoba meyakinkan bahwa kasus Novel bukanlah termasuk ke dalam pelanggaran HAM namun penulis berkeyakinan bahwa kasus Novel jelas termasuk ke dalam pelanggaran HAM seperti definisi pelanggaran HAM yang diatur di UU HAM Pasal 1 angka 6.
Pelanggaran HAM sesuai pasal itu disebutkan bahwa terdapat beberapa unsur antara lain terlanggarnya hak-hak yang dijamin oleh Undang Undang dan tidak memperoleh penyelesaian yang berkeadilan.
Kasus Novel justru mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah asing, seperti Amerika Serikat (AS) dan banyak negara lainnya. Kasus penyiraman air keras terhadap Novel masuk ke dalam laporan HAM tahunan yang dikeluarkan Amerika Serikat pada tahun 2017. Perwakilan Amnesty International Amerika bagian Asia Pasifik bahkan akan membahas kasus ini di sub-komite Kongres Amerika Serikat. Sungguh ironi jika pemerintah Indonesia sendiri seolah menutup mata terhadap penyelesaian kasus Novel.
Pelanggaran HAM seperti yang dialami Novel Baswedan harus segera dicarikan penyelesainnya. Jika tidak, masyarakat akan memberikan citra buruk terhadap keseriusan pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat jika kasus pelanggaran HAM ringan saja tidak dituntaskan.

Pelanggaran HAM dan Novel Baswedan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi