Oleh: Krisogonus Dagama Pakur - Mahasiswa Pascasarjana Universitas Trisakti

JAKARTA, REQnews -&nbsp;Tindak pidana pencucian uang (money laundering) adalah perbuatan untuk menyembunyikan &nbsp;atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan atau aset hasil atau terkait dengan tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah&nbsp;berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Praktik pencucian uang pada pasar modal masih dianggap sebagai suatu hal yang baru di Indonesia. Hal ini wajar, mengingat pencucian uang sendiri merupakan tindak pidana yang relatif masih baru pula dalam referensi hukum pidana, keuangan dan perbankan di Indonesia. Perkembangan jaman ternyata memiliki dampak luar biasa pula pada beragamnya modus-modus yang digunakan.&nbsp;

Saat ini tindak pidana pencucian uang tidak hanya dilakukan melalui sektor perbankan atau menggunakan valuta asing, namun mulai merambah ke sektor pasar modal yang lebih kompleks.

Kompleksitas pasar modal ini disebabkan pelaku terlibat langsung dalam transaksi pasar modal tersebut. Berbagai produk pasar modal disertai proses bisnis yang beragam dan rumit sangat memungkinkan pelaku tindak pidana pencucian uang menjalankan hartanya dari jarak jauh dan tanpa terlihat oleh pihak lain.

Nilai transaksi serta kapitalisasi pasar modal yang tinggi serta kemudahan proses transaksi menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pelaku kejahatan ini. Di Indonesia sendiri praktik money laundering termasuk hal yang dilarang, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah.

Harus diakui hingga saat ini, para penegak hukum baru berhasil membuktikan best practice mereka terkait tindak pidana pencucian di pasar modal, salah satunya adalah yang dilakukan oleh Nazarudin pada perkara PT. Askrindo (2012-2013). Dalam perkara ini, Nazarudin menggunakan hasil tindak pidana korupsi senilai Rp 300 miliar untuk membeli saham PT Garuda Indonesia,Tbk (persero) sejumlah 29.937.500 lembar saham.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di pasar modal tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum semata, namun juga berkaitan dengan investasi dan kondisi perekonomian Indonesia. Hal ini menjadi riskan, sebab penanganannya akan mempengaruhi nilai harga saham dan nilai tukar mata uang yang kemudian akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter.

Umumnya money laundering dengan tindak pidana asal (predicate of crime) korupsi dapat dilakukan dengan tiga tahap. Walapun setiap tahapnya tidak selalu dilakukan secara berurutan karena dapat juga terjadi secara bersamaan.&nbsp;

Menurut&nbsp;Groupe d&#39;action financi&egrave;re atau biasa dikenal sebagai Financial Action Task Force (FATH), sebuah organisasi &nbsp;antar negara yang dibentuk sejak tahun 1989 bertujuan untuk memerangi kejahatan money laundering, ketiga tahap tersebut diatas meliputi penempatan (placement), pemisahan/pelapisan (layering) dan penggabungan (integration). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Penempatan ini biasanya dilakukan dengan memecah uang ke dalam jumlah uang yang lebih kecil kemudian disimpan dalam beberapa akun bank.

Layering adalah upaya memisahkan hasil tindak pidana, melalui beberapa tahap transaksi keuangan dengan tujuan menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal-usulnya.Dalam tahap ini, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang sengaja didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Integration adalah upaya untuk &nbsp;menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung atau diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Jadi pada dasarnya &nbsp;tahapan pencucian uang di pasar modal sama dengan tahapan pencucian uang pada umumnya, yaitu:

&bull;&nbsp;Penyembunyian dalam perusahaan (Concealment Within Business Structures)

Upaya untuk menyembunyikan dana &nbsp;kejahatan ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada dan kemudian dikendalikan oleh organisasi yang bersangkutan.

&bull;&nbsp;Penyalahgunaan Bisnis Yang Sah (Misuse Of Legitimate Businesses)

Upaya pencucian uang dengan menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri,tanpa diketahui oleh perusahaan yang bersangkutan sumber dana tersebut merupakan hasil &nbsp;kejahatan.

&bull;&nbsp;Penggunaan Identitas dan Dokumen Palsu (Use of False Indentities And Documents)

Upaya pencucian uang dengan menyerahkan pengurusan asset yang berasal dari kejahatan kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan tersebut dengan menggunakan identitas dan dokumen palsu.

&bull;&nbsp;Eksploitasi Permasalahan Yurisdiksi Internasional (Exploiting International Jurisdictional Issues)

Tipologi pencucian uang dengan mengeksploitasi perbedaan peraturan dan persyratan yang berlaku antar negara yang satu dengan negara yang lain, misalnya menyangkut rahasia bank, persyaratan identifikasi, persyaratan transparansi (disclousure requirements) dan pembatasan lalu lintas devisa(currency restriction).

&bull;&nbsp;Penggunaan Jenis Aset Tak Bernama (Use Of Anonymous Asset Types)

Upaya pencucian uang yang paling sederhana dengan mengubah hasil kejahatan ke dalam bentuk uang tunai, barang konsumsi, perhiasan, logam mulia, sistem pembayaran elektronik dan produk finansial.

&bull;&nbsp;Penggunaan Staf Untuk Melakukan Transaksi

Upaya melakukan pola pencucian dengan cara pelaku menerima penempatan dana dari pihak lain baik perorangan maupun perusahaan &nbsp;dengan nomimal antara ratusan ribu hingga milyaran rupiah,serta membuka rekening atas nama pelaku.

Namun pemilik kuasa (legitimate ownership) atas dana pada rekening-rekening tersebut adalah pelaku itu sendiri, keluarga atau orang terdekat, temasuk menjadi pengurus pada perusahaan yang menempatkan dana.

Selain tahapan pencucian uang diatas,adapun beberapa modus &nbsp;pencucian uang yang dilakukan dalam pusaran modal. Hal tersebut adalah sebagai berikut:

1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Memasukan dana sebagai modal ke dalam perusahaan tertutup yang sedang dalam proses go public. 
2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mendirikan perusahaan tertutup dengan dana awal dari tindak pidana korupsi kemudian go public. 
3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Membuka perusahaan di luar negeri dan membeli perusahaan tertutup di Indonesia, kemudian go public. 
4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pembelian langsung di pasar perdana. 
5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pembelian saham di pasar perdana dengan menggunakan nominee (orang lain). 
6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pembelian saham oleh perusahaan luar negeri terhadap perusahaan Indonesia di pasar perdana. 
7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pembelian saham perdana dengan menggunakan perusahaan terafiliasi di Indonesia. 
8.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Jual beli saham dengan menggunakan perusahan efek dan bentuk keuntungannya berupa saham dan obligasi.

Masyarakat Indonesia sangat berharap kedepannya penanganan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan berbagai instrumen lain, misalnya produk pasar modal dilakukan lebih optimal.

Tentu saja hal tersebut diatas menuntut agar proses penegakan hukum yang adil dan tegas serta ketatnya pengawasan dalam dunia usaha khususnya di sektor pasar modal dapat mendorong berkembangnya investasi yang sehat. Oleh karenanya para penegak hukum juga harus meningkatkan wawasan dan keilmuannya terkait dengan bisnis dan pasar modal sehingga tidak dengan gegabah melakukan penegakan hukum secara represif yang pada akhirnya akan menghancurkan investasi itu sendiri. 
&nbsp;

Beragam Bentuk Modus Pencucian Uang dalam Pasar Modal

Berita Terkait

Berita Rekomendasi