JAKARTA, REQnews - Setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 17 September 2019, revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian diserahkan kepada Presiden R.I untuk ditanda tangani dan didaftarkan ke dalam lembaran negara. Presiden Joko Widodo mempunyai waktu 30 hari untuk melakukannya.

Apabila presiden tidak melakukan pengesahan atas RUU tersebut maka secara otomatis akan tetap sah menjadi UU sebagaimana amanat Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945&rdquo; (vide pasal 73 UU Nomor 12 tahun 2011). Namun menurut penulis hal ini merupakan ruang untuk Presiden yang apabila dalam perjalanannya ternyata menemukan adanya ketidaksesuaian dalam Rencana Undang Undang tersebut maka masih ada kesempatan selama 30 hari untuk menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang Undang (Perppu) agar RUU yang sudah terlanjur disetujui oleh DPR dapat batal diundangkan.

Kembali kepada permasalahan Revisi UU KPK , maka tepat tanggal 17 Oktober 2019 yang lalu RUU KPK telah resmi dan sah menjadi UU KPK yang baru, kendati Presiden Jokowi tidak melakukan pengesahan. Mengapa presiden tidak dilakukan pengesahan? Bisa jadi tindakan tersebut merupakan bentuk kegamangannya ditengah banyaknya protes dan demonstrasi dari berbagai lapisan yang menolak revisi atas UU KPK yang dianggap sebagai upaya pelemahan upaya pemberantasan korupsi oleh KPK.

Lebih lanjut ada 2 (dua) catatan penting penulis, pertama tentang faktor sejarah awal terbentuknya suatu lembaga/Undang Undang yang terlihat pada bab penjelasan UU tersebut atau dapat membaca Memorie van Toelichting (MvT). Kedua adalah nilai dasar hukum yang umumnya disebut 3 tujuan ideal hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan.

Belum hilang dari benak kita sejarah awal terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, karena adanya anggapan bahwa aparat penegakan hukum yang ada terbukti tidak mampu (bahkan terlalu kotor) untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Sehingga dianggap perlu membentuk lembaga baru yang mampu memberantas korupsi dan menangkap para pelakunya.

Lembaga berbentuk Komisi ini diberikan metode penegakan hukum yang luar biasa, kewenangan yang luas, independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi juga diharapkan dapat menciptakan networking dan memperlakukan institusi penegakan hukum yang ada sebagai counter-partner agar pemberantasan berjalan secara efisien dan efektif.

Dan yang paling utama, KPK diharapkan dapat memiliki fungsi sebagai trigger mechanism yaitu pemicu dan pemberdaya institusi penegak hukum yang sudah ada.&nbsp;Sayangnya, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK kemudian seolah-olah menjadi lembaga tersendiri dimana menurut penulis hal tersebut telah keluar dari apa yang diamanatkan oleh Undang-undang KPK itu sendiri.

Komisi ini seharusnya menjalin jaringan kerja dengan aparat penegak hukum lainnya bukan malah menjadi saingan atau rival. Selama ini KPK cenderung menggandeng stakeholder secara parsial tanpa mengajak instasi penegak hukum yang telah berdiri terlebih dahulu, seperti Kejaksaan atau Polri.

Padahal untuk mengedepankan kewenangan yang melekat terutama dalam hal pencegahan dimana Kejaksaan memiliki kewenangan di bidang Datun dan Intelijen serta Kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang ketertiban masyarakat tentu KPK sangat membutuhkan kerjasama yang baik dengan keduanya.

Dari sedikit fakta diatas maka penulis berkesimpulan bahwa seharusnya didalam revisi UU KPK, setidaknya dapat menjabarkan kembali secara gamblang langkah apa saja yang harus dilakukan oleh KPK sebagai suatu mekanisme yang dapat memicu penegakan hukum yang lebih baik bersama dengan Polri dan Kejaksaan baik secara preventif ataupun represif.

Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa selain menilik sejarah pembentukannya, seharusnya dalam suatu aturan hukum juga memuat 3 (tiga) tujuan hukum, maka timbul pertanyaan yang pertama apakah UU KPK yang baru ini sudah mencakup nilai keadilan? Bila melihat berbagai pendapat dari para ahli, setidaknya ada 26 (dua puluh enam) pasal yang dapat melemahkan institusi KPK, antara lain independensi KPK yang masuk dalam rumpun lembaga eksekutif, terbentuknya Dewan Pengawas yang dipilih oleh Presiden, peran Dewas pada teknis penanganan perkara, status ASN yang melekat pada pegawai KPK.

Hal tersebut diatas dapat dikatakan sangat rentan dengan tidak independennya KPK, sehingga dikhawatirkan akan berpotensi terjadinya tindakan kesewenang-wenangan yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat. Kemudian yang kedua terkait kepastian hukum, dengan disahkannya UU KPK yang baru ternyata terdapat beberapa pasal yang diduga berpotensi mencederai kepastian hukum, antara lain disebutkan bahwa Pimpinan KPK bukan penyidik atau penuntut umum, hal ini rentan terhadap gugatan praperadilan dari setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh Pimpinan KPK.

Kemudian terdapat kewenangan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Surat ini seakan seperti pisau bermata dua, satu sisi seolah-olah memperlihatkan kepastian hukum namun disisi lain menunjukkan kerawanan terhadap penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power.

Ketiga atau yang terakhir adalah kemanfaatan, apakah UU KPK yang baru dapat memberikan manfaat atau mengurangi penderitaan masyarakat? Dengan banyaknya kritikan atau penolakan maka penulis berpendapat akan sangat sulit bagi masyarakat untuk mendapat manfaat dari UU ini.

Banyaknya pendapat bahwa UU KPK yang baru adalah upaya melemahkan KPK, maka akan sangat mungkin kedepannya pemberantasan korupsi oleh KPK menjadi tidak efektif lagi, akibatnya korupsi semakin menggila dan yang pada akhirnya rakyat yang akan sengsara.

Menjawab judul diatas, penulis berpendapat seharusnya revisi UU KPK semata-mata dipergunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan lembaga KPK itu sendiri. Apalagi dijadikan momentum bagi segelintir orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan hukum demi keuntungan pribadi.

Seharusnya revisi RUU KPK memuat aturan-aturan yang lebih jelas terkait pola trigger mechanism, berbagai aturan yang mendorong dan memicu Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan lebih baik, efisien dan efektif namun tetap meletakkan posisi KPK sebagai lembaga superpower yang berfungsi untuk mengontrol aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum untuk tetap bekerja sesuai koridornya.

Sehingga kedepannya dapat tercipta Integrated Criminal Justice System yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang seluas-luasnya.

Penulis: Sigit Muharam, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada kelas Jakarta

Undang-undang KPK Terbaru Sebenarnya untuk Kepentingan Siapa?

Berita Terkait

Berita Rekomendasi