JAKARTA, REQnews - Akhir tahun ini tampaknya Mahkamah Agung (MA) sedang mengadakan diskon potongan hukuman pidana bagi para koruptor. Lembaga tertinggi pengadilan Indonesia tersebut kembali menyunat hukuman terpidana korupsi.

Kali ini, mantan Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun, yang dikurangi hukumannya selama 9 bulan penjara. Potongan masa hukuman penjara itu diberikan usai permohonan Peninjauan Kembali (PK) Samsu Umar dikabulkan MA.

&quot;PK terhadap putusan PN Jakarta Pusat. Pidana turun dari penjara selama 3 tahun 9 bulan menjadi penjara 3 tahun,&quot; kata juru bicara MA, Andi Samsan di Jakarta, Jumat 13 Desember 2019.

Mengutip situs MA, putusan itu dibacakan pada Kamis 12 Desember 2019 kemarin. Majelis hakim yang mengadili perkara itu ialah Suhadi, Eddy Army, dan Mohamad Askin.

Dalam kasus ini, Samsu Umar menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar dari total Rp 6 miliar yang diminta. Suap itu diduga untuk memengaruhi putusan akhir perkara di MK, tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buton Tahun 2011.

Samsu yang kalah dalam pilkada itu lalu mengajukan gugatan ke MK. Gugatannya dikabulkan dan MK memerintahkan pemungutan suara ulang. Atas hal tersebut, Samsu Umar pun meraih suara terbanyak dan menjadi Bupati Buton terpilih. Namun ia keburu terjerat kasus di KPK.

Ia sempat dilantik menjadi Bupati Buton ketika masih ditahan KPK. Namun ia langsung dinonaktifkan tak lama usai dilantik. Atas perbuatannya, Samsu divonis 3 tahun dan 9 bulan penjara, serta denda sebesar Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Samsu pun tak banding atas vonis tersebut. Namun pada April 2019, ia mengajukan PK setelah ditahan sejak Januari 2017. Adanya putusan PK ini, Samsu Umar bebas murni pada Januari 2020.

MA Sunat Hukuman Penyuap Mantan Ketua MK Akil Mochtar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi