JAKARTA, REQnews &ndash; Persoalan terkait nomboknya klaim para nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum kelar. Hal ini juga dinilai sebagai kesalahan dari para jajaran Direksi periode 2013-2019.
Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima. Bahkan ia meminta agar pemerintah segera mencekal jajaran Direksi yang dinilai bermasalah.
"Komisi VI DPR merekomendasikan penyelesaian permasalahan Jiwasraya lewat penegakan hukum tetap dijalankan," ujarnya, Senin 16 Desember 2019.
Bahkan menurut kabar, diduga salah satu direkturnya saat ini bekerja di Kantor Staf Presiden.
Sementara anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka mendesak pembentukan panitia kerja (panja) maupun panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya. Ia meminta, pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian tunggakan pembayaran klaim kepada nasabah, namun juga mengusut pihak yang bertanggung jawab atas tekanan likuiditas Jiwasraya saat ini.
"Direksi yang lama mohon bisa ada rekomendasi dari DPR supaya ada pencekalan," katanya.
Kemudian anggota Komisi VI Daeng Muhammad mendukung tindakan pencekalan kepada direksi lama hingga kasus Jiwasraya selesai. Ia mempertanyakan keputusan direksi menjual produk asuransi berbasis investasi yang ditawarkan lewat kemitraan dengan bank (bancassurance) berisiko tinggi kepada nasabah.
Padahal putusan pembentukan portofolio produk tentunya telah diputuskan melalui rapat bersama jajaran direksi.
"Pertanyaan besarnya ada apa produk bermasalah dijual untuk menarik uang nasabah. Komisi VI harus memperdalam menjadi rekomendasi bukan hanya penyelamatan uang nasabah tapi juga rekomendasi pelaku pencurian di Jiwasraya," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap keuangan Jiwasraya. Pasalnya dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sakit Jiwasraya telah terindikasi sejak 2015.
Sayangnya, hasil audit itu tidak ditindaklanjuti oleh OJK maupun Jiwasraya sendiri.
"Dari 2015 BPK sudah memberikan hasil audit. Saya juga tidak mengerti apa sih kerja OJK. Mereka mengambil uang iuran dari Jiwasraya, tetapi apa kerja OJK, tidak ada penanganannya," katanya.
Permintaan anggota dewan bukannya tanpa alasan. Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengungkapkan BPK telah menyampaikan hasil audit pada 2015.
Dalam hasil audit BPK disebutkan terjadi window dressing atau upaya mempercantik kinerja keuangan perusahaan sehingga terjadi overstated alias kecurangan pada laporan keuangan.
Pada 2018, Menteri BUMN kala itu Rini Soemarno meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ikut turun tangan dalam permasalahan Jiwasraya. Namun, BPKP belum memberikan hasil auditnya.
Untuk diketahui, Kementerian BUMN juga telah melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. (Binsasi)

Soal Nomboknya Klaim Nasabah, Komisi VI DPR RI : Pecat Direksi Jiwasraya!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi