JAKARTA, REQnews &ndash; 5 nama kandidat yang bakal diplot menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK dianggap memiliki rekam jejak yang cukup baik. Hal ini disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD.
"Bagus. Pastilah yang diumumkan orang-orang yang oleh masyarakat dianggap tidak punya cacat yang serius. Kalau cacat-cacat kecil sih namanya manusia ada. Ditunggu saja besok," katanya di Jakarta, Kamis 18 Desember 2019.
Selain itu, Mahfud juga mengomentari kritikan publik terhadap revisi UU KPK yang di dalamnya menambahkan soal Dewas. Kata dia, meski dikritisi, namun implementasinya bisa lebih baik jika posisi Dewas KPK diisi oleh orang-orang yang berintegritas.
"Enggak juga kita lihatlah jangan ke situ dulu, nanti lihat aja kalau orangnya sudah berintegritas kan undang-undang kan menjadi lebih baik," jelasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantongi lima nama anggota Dewan Pengawas KPK. Dilansir Antara, Jokowi menyebut nama eks Hakim Agung Artidjo Alkostar, hakim Albertina Ho, dan eks Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki.
Jokowi rencananya akan mengumumkan 5 Dewas KPK pada Jumat, 20 Desember 2019, berbarengan dengan pelantikan 5 pimpinan KPK periode 2019-2023.
Adapun bocoran tiga nama itu diungkapkan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan. Meski begitu, Jokowi mengaku nama-nama itu belum final.
Dalam rekam jejaknya, Artidjo memang terkenal galak dengan para koruptor. Artidjo tak segan memberatkan hukuman para koruptor yang mengajukan Peninjauan Kembali atau kasasi ke MA.
Nama-nama koruptor kelas kakap juga pernah ditangani oleh Artidjo. Di antaranya adalah Akil Mochtar (seumur hidup), Luthfi Hasan Ishaaq (18 tahun penjara), Sutan Bhatoegana (12 tahun penjara), OC Kaligis (10 tahun penjara), hingga Muhammad Nazaruddin (7 tahun penjara).
Sementara soal poin kewenangan Dewas KPK tercantum dalam Pasal 37A UU KPK baru, atau UU KPK nomor 19 Tahun 2019. Yakni:
(1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.
(2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Dewan Pengawas memiliki beberapa tugas. Yaitu, mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; memberi izin atau tidak terhadap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK; menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK; menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK.
Dewan Pengawas juga berwenang menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK; serta mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala 1 kali dalam 1 tahun.
Dibentuknya Dewan Pengawas itu membuat Tim Penasihat KPK dibubarkan. Dalam UU KPK yang baru, Pasal 22 dan 23 yang mengatur pembentukan Tim Penasihat KPK dihapus. (Binsasi)

Mahfud MD: Dewas KPK Bakal Diisi Sosok yang Berintegritas

Berita Terkait

Berita Rekomendasi