Horor Banjir, Warganet Kritisi Omnibus Law Jokowi Hapus Amdal dan IMB

JAKARTA, REQnews - Banjir yang melanda beberapa kota di tahun baru ini membuat warganet mempertanyakan wacana Pemerintah untuk menghapuskan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan izin mendirikan bangunan (IMB). Dua dokumen tersebut dianggap menghambat upaya Pemerintah yang ingin menggenjot investasi masuk ke dalam negeri.

Wacana penghapusan Amdal dan IMB ini direncanakan untuk masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Regulasi yang kerap disebut Omnibus Law ini juga sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional DPR RI untuk periode 2020-2024.

Seperti akun @ecosocrights mempertanyakan komitmen pemerintah pusat untuk memperjuangkan keselamatan warga dengan mengutip cuitan akun resmi Presiden Joko Widodo:

Orientasi Dan cara pandang "keselamatan warga yg utama" seharusnya sdh sejak perencanaan kebijakan dan pembangunan, bukan setelah dtg bencana. Jadi masih akan nekat hapus IMB dan AMDAL, Presiden @jokowi? Masih akan kasih ijin sambil tutup mata? https://t.co/YaS1W7v6Fd

— InstitutEcosocRights (@ecosocrights) January 2, 2020

Kemudian akun @catsandkarzen mengambil hikmah dari kehebohan di media sosial tentang banjir ini agar ada diskusi yang lebih serius mengenai Amdal:

Ribut banjir ini bakal jadi pembuka untuk membahas serius soal isu perubahan iklim (climate change) dalam perencanaan kebijakan pusat dan daerah. termasuk agar AMDAL sebagai izin tetap bisa dipertahankan.

— ???? sabar aja nonton @manutd musim ini mah (@catsandkatzen) January 2, 2020

Aktivis dan insan film, Dandhy Laksono pun ikut mencuitkan beberapa foto banjir, sekaligus menambah caption bahwa musibah ini menjadi peringatan akan wacana penghapusan Amdal dan IMB. Cuitan ini sudah disebarkan lebih dari 7500 kali:

Banjir Jakarta, 1 Januari 2020 adalah cara alam semesta menunjukkan dukungannya pada ide pemerintahan Joko Widodo yang hendak menghapus IMB dan Amdal dari syarat perizinan investasi.

(Foto berbagai sumber) pic.twitter.com/K3kTiR29Gx

— Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) January 1, 2020

Akun @msaid_didu menegaskan pentingnya Amdal dengan mengutip cuitan @andiretaks yang merekam Bupati Bandung Barat yang tengah meminta pertanggung jawaban PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China) karena diduga proyek tersebut memberi dampak pada banjir yang menimpa Bandung Barat:

Ini salah satu fakta perlunya Amdal https://t.co/vfloNExAXW

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) January 1, 2020

Senada, akun @GreepeaceID, sebuah LSM lingkungan internasional, juga menyatakan pentingnya memperketat Amdal sambil mengutip cuitan Presiden kemarin tentang banjir:

Selamatkan warga juga bisa dengan memperketat AMDAL, bukan malah dengan dihapus, dan selektif memberi izin investasi kepada investasi yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Krisis Iklim sudah didepan mata Pak, jangan main-main dengan Ibu Bumi! https://t.co/ZMBKMSlb6a

— Greenpeace Indonesia (@GreenpeaceID) January 2, 2020

Pentingnya menjaga lingkungan ini juga diamini Presiden dalam pernyataannya di Bursa Efek Indonesia hari ini, Kamis 2 Januari 2019, terkait penyebab banjir, "Karena ada yang disebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada. Tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana. Banyak hal." (Yohan Misero)