JAKARTA, REQnews -&nbsp;Tak hanya para buruh, kaum perempuan pun menolak keras RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ada beberapa alasan penolakan, terutama karena dianggap bisa merugikan perempuan karena hilangnya hak cuti hamil selama tiga bulan.
Koordinator Nasional Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi menjelaskan, Omnibus Law tidak menyebutkan kata perempuan dan tidak menjelaskan soal hak cuti hamil secara spesifik.
"Padahal di UU 13 Tahuyn 2003 hak-hak perempuan disebutkan normatif, melahirkan dapat cuti 1,5 bulan sebelum dan sesudahnya. Di Omnibus Law itu nggak ada," kata Ika di Jakarta, Minggu 19 Januari 2020.
Ia berpendapat, mungkin saja pemerintah menganggap bahwa hak wanita menggangu fleksibilitas imvestasi sehingga tak dianggap dalam RUU tersebut. Padahal, Ika yakin, peran wanita dapat membawa dampak baik pada iklim investasi.
"Kita lihat, hak perempuan seperti menggganggu fleksibilitas. Hak hamil dan hak melahirkan, itu dianggap bertentangan dengan logika investasi," ujar Ika.
Selain cuti melahirkan, RUU Omnibus Law yang dianggap merugikan wanita adalah terkait cuti haid yang juga tidak disebutkan. Dalam Pasal 81 UU Ketenegakerjaan disebutkan bahwa wanita yang sedang haid hari pertama dan kedua tidak diwajibkan bekerja.
Namun pada sistem pengupahan yang bisa berubah dan berbasis produktivitas dalam RUU 'Sapu Jagad' tersebut, cuti wanita baik terkait haid atau melahirkan bisa tidak terbayar.

Duh Bahaya! Omnibus Law Disebut Bisa Hilangkan Hak Cuti Hamil

Berita Terkait

Berita Rekomendasi