BLORA, REQnews - Pemerintah Indonesia tidak akan melarang anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang ingin pulang ke tanah air. Tetapi pasti akan berhadapan dengan aparat keamanan kita.
"Sudah ada undang-undang yang baru disahkan, terkait dengan terorisme, ada kewenangan untuk melakukan pendalaman kepada mereka, akan diberikan upaya hukum terhadap para warga negara (yang bergabung dengan teroris), dan (mereka sudah) bukan warga negara Indonesia karena paspornya dibakar," kata Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto di Blora, Sabtu 15 Februari 2020.
Agus memastikan mereka yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasti akan diambil tindakan.
Para kombatan ISIS tersebut, menurutnya, sudah bukan warga negara Indonesia lagi, terutama ketika mereka membakar paspornya saat bergabung dengan kelompok teroris.
"Sudah ada undang-undang yang baru disahkan, terkait dengan terorisme, ada kewenangan untuk melakukan pendalaman kepada mereka, akan diberikan upaya hukum terhadap para warga negara (yang bergabung dengan teroris), dan (mereka sudah) bukan warga negara Indonesia karena paspornya dibakar," katanya.
Sebelumnya Pengamat Timur Tengah dan Terorisme, M Syauqillah menyebutkan keputusan pemerintah tidak memulangkan memberikan dampak baik pada keamanan negara dan masyarakat.
Namun dia mengingatkan, keputusan tersebut juga akan memberikan dampak sebaliknya yakni Indonesia akan ditanya oleh internasional mengapa menolak warga negara, kemudian juga ada potensi mereka kembali ke Indonesia dengan mengelabui pemerintah.
Oleh karenanya, Syauqillah mengatakan Pemerintah RI mesti memiliki skenario hukum yang jelas soal kebijakan pemulangan atau penolakan WNI yang terlibat jaringan ISIS atau terorisme lainnya.

Tak Ada yang Larang Mantan Kombatan ISIS Pulang, Tetapi Pasti Dilakukan Ini

Berita Terkait

Berita Rekomendasi