JAKARTA, REQnews - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjamin menindaklanjuti laporan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan ada pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua 7-8 Desember 2014. Dia menjamin akan membuat prosesnya menjadi transparan agar masyarakat bisa selalu mengikutinya.
"Agar masyarakat bisa mengetahui perkembangan yang dilakukan pemerintah dan penegak hukum," ujar Mahfud di Jakarta, Rabu 19 Februari 2020.
Namun, tahapannya masih panjang untuk sampai ke pengadilan HAM. Dia menegaskan akan mempelajari laporan tersebut untuk mengetahui apakah layak dilanjutkan ke pengadilan tersebut atau tidak.
Sekarang dia mengaku belum bisa berkomentar karena laporan tersebut belum sampai di tangannya.
Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM, 3 Februari 2020 memutuskan peristiwa di Enarotali, Paniai, Papua 7-8 Desember 2014 adalah pelanggaran HAM yang berat. Kesimpulan penyelidikan itu diperoleh setelah Komnas HAM memeriksa 26 saksi dan mengunjungi tempat kejadian perkara.
Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan memiliki kewenangan memeriksa dua perkara HAM berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kejahatan genosida adalah upaya untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama.
Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah serangan yang meluas atau sistematik terhadap penduduk sipil.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan tidak ada upaya sistematik atau serangan yang meluas pada peristiwa enam tahun tersebut.
"Kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh satuan pengamanan saat itu adalah sebuah tindakan yang kaget tiba-tiba karena dia diserang masyarakat yang kaget begitu sehingga tidak ada upaya sistematis," kata Moeldoko.

Mahfud Jamin Transparan Tangani Laporan Komnas HAM Soal Peristiwa Paniai 2014

Berita Terkait

Berita Rekomendasi