JAKARTA, REQNews - Kepala Ombudsman DKI Jakarta Teguh Purnomo mengatakan pihaknya akan memanggil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait revitalisasi Monumen Nasional (Monas) dan pemanfaatan kawasan Monas untuk lintasan balap Formula E.
Pemanggilan ini guna memastikan tidak ada pelanggaran aturan selama proses revitalisasi dan pengerjaan proyek Formula E di Monas.
"Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya akan meminta keterangan dari Pemprov DKI Jakarta terkait kajian yang telah mereka lakukan,&rdquo; ujar Teguh, Jumat, 28 Februari 2020.
Pemanggilan ini, kata Teguh, dianggap penting sebab kawasan cagar budaya Monas merupakan aset Pemprov DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam registrasi nasional cagar budaya. Dia merinci, ada dua cagar budaya di satu wilayah yang sama yakni tugu Monas dan kawasan Monas.
Teguh menuturkan, kawasan Monas sebagai cagar budaya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Untuk itu, kata dia, ada perlakuan khusus terhadap kawasan Medan Merdeka, lokasi yang juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995.
"Walaupun merupakan aset Pemprov DKI Jakarta, namun dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka, maka persetujuan terkait penataan kawasan cagar budaya Monas berada di Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka, tidak di tangan Gubernur sebagaimana cagar budaya dan kawasan cagar budaya lain yang tercatat sebagai aset daerah," tuturnya.
Ombudsman, imbuh Teguh, juga menengarai adanya maladministrasi yang dilakukan oleh tim sidang pemugaran (TSP) terhadap pengaspalan cobblestone Monas untuk lintasan Formula E.
&nbsp;

Ombudsman Akan Panggil Pemprov DKI Terkait Revitalisasi dan Pengaspalan Monas

Berita Terkait

Berita Rekomendasi