JAKARTA, REQnews - Penyelesaian konflik soal pendirian rumah ibadah dianjurkan melalui pengadilan karena aturannya sudah sangat jelas yaitu tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Umat Islam tidak boleh menolak jika pengadilan sudah mengeluarkan penetapan.
"Kalau ada konflik ya dibawa saja ke pengadilan, sudah memenuhi syarat atau tidak, nanti kan pengadilan yang bisa menyatakan 'oh, ini sudah memenuhi syarat, tidak boleh orang Islam menolak'," kata Ma'ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Rabu.
Dalam PBM terdapat Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah, soal pendirian rumah ibadah antara lain harus ada bukti pengguna minimal 90 orang dengan dukungan minimal 60 tokoh masyarakat setempat.
Syarat pendirian rumah ibadat harus memiliki rekomendasi tertulis dari kepala kantor departemen agama kabupaten-kota dan forum kerukunan umat beragama (FKUB) tingkat kabupaten-kota.
Apabila syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi panitia pembangunan rumah ibadah, maka masyarakat setempat tidak boleh melakukan penolakan.
Jika memang tidak ada syarat-syarat tersebut, pembangunan rumah ibadah jangan dipaksakan karena akan menimbulkan konflik.
Ma'ruf Amin menjelaskan PBM tersebut disusun perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) lintas agama, seperti Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang saat itu diwakili oleh dirinya.

Jika Syarat Pembangunan Rumah Ibadah Dipenuhi, Umat Islam Tak Boleh Tolak Pengerjaannya

Berita Terkait

Berita Rekomendasi