JAKARTA, REQnews -&nbsp;Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua melontarkan kritik pedas setelah mengetahui Dewan Pengawas KPK merevisi kode etik lembaga anti rasuah tesebut, termasuk menghilangkan nilai religiusitas.
Menurut Hehamahua, hilangnya religiusitas akan membuat penanganan korupsi semakin memburuk. Ia yakin, KPK dalam menangani korupsi tidak akan profesional, melainkan hanya sebatas sesuai orderan penguasa dan pengusaha.
"Senjata penegak hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," ujar Abdullah, Senin 9 Maret 2020.
Dengan penghapusan itu, Hehamahua menyebut kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan masyarakat yang tidak punya dukungan penguasa dan pengusaha, segera diproses dan dipenjarakan. Sementara pejabat atau masyarakat yang mendapat dukungan penguasa dan pengusaha akan dibiarkan merajalela.
"Bisa dilihat dari kasus BLBI, reklamasi, KTP elektronik, Meikarta, BPJS, Asabri, Jiwasraya dan lainnya," ujar Hehamahua.
Ia pun menceritakan, terpilihnya religiusitas menjadi nilai dasar KPK lahir dari hasil diskusi sekitar 100 pegawai dan lima pimpinan KPK periode 2005, dengan dasar filosofi Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
&nbsp;

KPK Hapus Religiusitas, Hehamahua: Penanganan Korupsi Makin Parah!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi