JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat per Rabu, 18 Maret 2020 tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baru mencapai 71,47 persen.
"Tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional per 18 Maret 2020 tercatat 71,47%, " kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Jumat, 20 MAret 2020.
Data tersebut yaitu sebanyak 258.437 wajib lapor telah menyampaikan laporannya dari total 361.579 wajib lapor yang berasal dari 1.397 instansi di Indonesia.
Di mana kepatuhan LHKPN di bidang eskekutif mencapai 70,42 persen atau sebanyak 205.609 telah melapor dari total 291.961 wajib lapor.
Bidang Yudikatif mencapai 94,62 persen atau sebanyak 17.932 telah melapor dari total 18.951 wajib lapor.
Sedangkan, dari BUMN dan BUMD tercatat 70,47 persen atau sebanyak 21.506 telah melapor dari total 30.520 wajib lapor.
"Terkait kepatuhan lapor di Bidang Eksekutif, di antaranya meliputi menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri lainnya yang berjumlah total 51 PN, tercatat total 34 PN telah lapor atau sekitar 67 persen," ujar Ipi
Sedangkan untuk 13 orang staf khusus Presiden, tinggal tiga orang stafsus yang merupakan wajib lapor periodik yang belum menyampaikan laporannya.
Sementara, dari total delapan orang stafsus Wakil Presiden tercatat dua PN yang belum menyampaikan LHKPN-nya.
Untuk Wantimpres, KPK mencatat masih ada dua PN yang belum menyampaikan laporannya. Tujuh orang PN lainnya tercatat telah menyampaikan LHKPN.
Adapun masa penyerahan LHKPN periodik untuk tahun 2019 telah diperpanjang satu bulan yaitu dari batas waktu sebelumnya pada 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020. Terkait dengan kondisi pandemi corona virus (covid-19).
&nbsp;

KPK Sebut Tingkat Kepatuhan LHKPN Hanya 71,47 Persen

Berita Terkait

Berita Rekomendasi