JAKARTA, REQnews - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai langkah Kejaksaan Agung yang menyatakan unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada kasus Paniai, sesuai prosedur dan mekanisme.
"Saya kira Kejaksaan Agung biar melakukan itu dahulu. Nanti, pada saatnya tentu kami akan jelaskan kepada masyarakat tentang itu," kata Mahfud MD di Jakarta seperti dikutip Selasa 24 Maret 2020.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan peristiwa Paniai pada tanggal 7&mdash;8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat.
Namun saat berkas perkara tersebut diteliti Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat HAM Berat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, ternyata tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk diadili menggunakan mekanisma pengadilan HAM berat.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono menyatakan kekurangan yang signifikan dalam berkas penyelidikan Komnas HAM tersebut adalah belum terpehuninya unsur pasal yang akan disangkakan dalam kasus tersebut, yakni pasal 9 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM).
Maka, Kejaksaan Agung secara resmi mengembalikan berkas penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM Berat atas Paniai Berdarah ke Komnas HAM pada Kamis 19 Maret 2020 untuk disempurnakan lagi oleh Komnas HAM.

Mahfud MD: Kejagung Kembalikan Berkas Paniai Sesuai Prosedur

Berita Terkait

Berita Rekomendasi