JAKARTA, REQnews -&nbsp;Komnas HAM menyarankan agar Presiden Joko Widodo tak ragu-ragu menindak tegas siapapun yang masih berkerumun di tengah wabah Covid-19 yang melanda Tanah Air.
Saran sanksi tegas ini dituangkan Komnas HAM dalam 18 rekomendasi kepada presiden terkait penanagan Covid-19.
"Kebijakan mobilisasi dan kerumunan yang ketat. Sanksi denda dan pidana dalam peristiwa khusus," demikian bunyi poin keempat dalam rekomendasi tertulis Komnas HAM, Senin 30 Maret 2020.
Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, 18 rekomendasi itu diberikan ke presiden dengan dasar UU Nomort 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Di dalamnya, disebut Komnas HAM berwenang memberikan rekomendasi kepada Presiden RI. Taufan menjelaskan, dalam rekomendasi tersebut Komnas HAM merujuk pada sejumlah prinsip HAM dalam menangani penyebaran Covid-19.
Beberapa di antaranya yakni, ditetapkan berdasarkan hukum, pernyataan pemberitahuan dan penghentian darurat, tidak membatasi non derogable rights, benar-benar dibutuhkan (necessary), pengaturan jelas, ketat dan tidak multitafsir, dan proporsionalitas.
Berikut rincian 18 rekomendasi Komnas HAM kepada Jokowi terkait penanganan Covid-19:
1. Penguatan legalitas. 2. Platform kebijakan terpusat. 3. Kebijakan karantina wilayah dan proporsional. 4. Kebijakan mobilisasi dan kerumunan yang ketat. Sanksi denda dan pidana dalam peristiwa khusus. 5. Informasi pergerakan sebaran yang up-to-date dan transparan. 6. Pengurangan jumlah hunian di lembaga pemasyarakatan dan tahanan. 7. Perapan sanksi tegas berupa denda dan pidana pada peristiwa khusus. 8. Penggunaan teknologi secara maksimal. 9. Bantuan hidup langsung. 10. Model pendidikan rumah yang tdak menambah beban. 11. Terus menambahkan tenaga medis dan alat-alat penunjang kesehatan serta menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga medis. 12. Membangun mekanisme khusus bagi Penyandang Disabilitas. 13. Memerangi stigma bagi korban, keluarga dan membuat perlindungan khusus bagi pekerja medis dan relawan. 14. Distribusi tenaga medis, relawan, sarana dan prasarana penunjang secara proporsional. 15. Membangun solidaritas masyarakat dan menjamin kelancaran penanggulangan COVID-19. 16. Kebijakan WNI diluar negeri khususnya buruh migran yang berada di negara COVID-19. 17. Perlindungan bagi buruh dan para pekerja. 18. Layanan kesehatan maksimal bagi korban, keluarga, ODP, PDP, dan masyarakat.
&nbsp;
&nbsp;

Siapapun yang Berkerumun, Komnas HAM Minta Jokowi Beri Sanksi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi