JAKARTA, REQnews - Akhirnya Presiden Jokowi memutuskan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan penegakkan hukum yang terukur untuk mengatasi wabah corona Covid19.
"Sesuai Undang-undang, PSBB ditetapkan Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid19 dan kepala daerah," ujar Jokowi di Bogor, Selasa 31 Maret 2020.
Alasan memilih status tersebut karena Covid19 telah menjadi penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat
Dasar hukum yang digunakan menurut Presiden Jokowi adalah UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat UU tersebut.
Dengan terbitnya PP dan Keppres Presiden Jokowi meminta agar para kepala daerah minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi.
Semua kebijakan di daerah harus sesuai peraturan berada di dalam koridor UU, PP dan Kepres.
Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai UU agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan berhasil melakukan tujuan yaitu mencegah meluasnya wabah.
&nbsp;

Perangi Corona, Jokowi Pilih PSBB dengan Penegakan Hukum Terukur

Berita Terkait

Berita Rekomendasi