JAKARTA, REQNews - Maraknya <a href="https://www.reqnews.com/news/15313/waduh-pns-dan-perangkat-desa-jadi-tersangka-penolakan-jenzah-covid-19" title="Waduh! PNS dan Perangkat Desa Jadi Tersangka Penolakan Jenzah COVID-19">penolakan jenazah korban virus corona</a> atau COVID-19 membuat miris banyak pihak. Masyarakat diimbau tidak menolak jenazah korban virus korona. Selain itu, penolak jenazah covid-19 bisa dipidana penjara.
"(Penolak jenazah) bisa dikenakan Undang-Undang (Nomor 4 Tahun 1984) tentang Wabah Penyakit," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Argo Yuwono, Jumat, 17 April 2020. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 212 KUHP dan/atau Pasal 214 KUHP dan/atau Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Baca Juga: <a href="https://www.reqnews.com/news/15351/indonesia-sudah-lewati-fase-pertama-covid-19-begini-selanjutnya">Indonesia Sudah Lewati Fase Pertama Covid-19, Begini Selanjutnya</a>
Di samping itu, Argo menyebut penolakan jenazah covid-19 masih terjadi di beberapa daerah. <a href="https://www.reqnews.com/search?q=polri">Polr</a>i, <a href="https://www.reqnews.com/search?q=tni">TNI</a>, dan pemerintah daerah akan terus mengimbau masyarakat agar mau menerima keberadaan jenazah <a href="https://www.reqnews.com/search?q=covid-19">covid-19</a>. "Kita tetap melakukan imbauan kepada masyarakat, agar bisa membantu jangan sampai ada penolakan kembali," ujar Argo.

Polisi Jerat Penolak Jenazah Covid-19 dengan UU Wabah Penyakit

Berita Terkait

Berita Rekomendasi