JAKARTA, REQnews - Untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara <a href="https://www.reqnews.com/search?q=kpk">Komisi Pemberantasan Korupsi</a> (KPK) membentuk satuan tugas (satgas) case building dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pembentukan satgas itu agar pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi lebih terukur dan akuntabel. Selain itu KPK juga sedang menyusun pedoman penuntutan.&nbsp;
"Tujuannya agar tidak terjadi disparitas tuntutan terhadap para terdakwa yang diajukan KPK ke pengadilan dalam berbagai kasus korupsi," ujar&nbsp;Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangannya di Jakarta, Senin 20 April 2020.
&nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.reqnews.com/news/15464/psbb-jakarta-makan-korban-25-perusahaan-ditutup-gubernur-anies">PSBB Jakarta Makan Korban, 25 Perusahaan Ditutup Gubernur Anies</a>
Sebelumnya, <a href="https://www.reqnews.com/search?q=icw">Indonesia Corruption Watch</a> (ICW) merilis tren vonis tindak pidana korupsi selama 2019 salah satunya soal&nbsp;pemulihan kerugian keuangan negara dari perkara korupsi.
"Pantuan ICW sepanjang tahun 2019 kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi sebanyak Rp12.002.548.977.762," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (19/4).
Sementara itu, kata dia, putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp748.163.509.055.
"Praktis kurang dari 10 persen keuangan negara yang hanya mampu dikembalikan melalui putusan di berbagai tingkat pengadilan," ungkap Kurnia.
Selain itu, ICW juga mencatat bahwa merujuk pada Pasal 10 KUHP yang menyebutkan tentang pidana pokok (penjara dan denda), temuan ICW rata-rata vonis penjara untuk koruptor menyentuh angka 2 tahun 7 bulan penjara saja.
"Untuk denda sebesar Rp116.483.500.000. Temuan terkait vonis terdapat kenaikan dibanding tahun 2018 hanya 2 tahun 5 bulan penjara," kata Kurnia.

Disentil ICW, KPK Segera Bikin Satgas TPPU

Berita Terkait

Berita Rekomendasi