JAKARTA, REQnews - Dituding memberi vonis terlalu rendah kepada terpidana kasus korupsi, Mahkamah Agung bakal memiliki pedoman pemidanaan kasus tindak pidana pidana korupsi (tipikor). Hal yang memberatkan dan meringankan serta peran dan kadar kesalahan terdakwa harus dijadikan pertimbangan menjatuhkan hukuman.
"Diharapkan rancangan pedoman pemidanaan itu selesai tahun ini," kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro di Jakarta, Selasa 21 April 2020.
Menurut Andi soal disparitas pemidanaan perkara korupsi sudah menjadi pembahasan di Mahkamah Agung sejak 1980.
Untuk melakukan pembahasan penyusunan pedoman tersebut, Mahkamah Agung bekerja sama dengan tim peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Soal disparitas pemidanaan tersebut, KPK juga pernah mengharapkan MA segera menerbitkan pedomaan pemidanaan sebagai standar majelis hakim di dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) telah merilis terkait dengan tren vonis tindak pidana korupsi selama 2019, salah satunya soal vonis terhadap koruptor.
ICW mencatat bahwa merujuk pada Pasal 10 KUHP yang menyebutkan tentang pidana pokok (penjara dan denda), temuan ICW rata-rata vonis penjara untuk koruptor menyentuh angka 2 tahun 7 bulan penjara saja.

Sering Beri Vonis Rendah, MA Bikin Pedoman Pemidanaan Koruptor

Berita Terkait

Berita Rekomendasi