JAKARTA, REQNews - Terkait dengan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menerima banding Romahurmuziy dengan mengurangi hukumannya menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. <a href="https://www.reqnews.com/news/15472/icw-54-koruptor-divonis-bebas-sepanjang-2019" title="ICW: 54 Koruptor Divonis Bebas Sepanjang 2019">Indonesia Corruption Watch</a> (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
"ICW mendesak agar KPK segera mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, di Jakarta, Jumat, 24 April 2020.
Pengurangan hukuman ini menurut Kurnia benar-benar mencoreng rasa keadilan di tengah masyarakat.
Kurnia mengatakan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu jauh lebih rendah dibandingkan putusan seorang kepala desa di Kabupaten Bekasi yang melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan Rp30 juta pada 2019 lalu dihukum 4 tahun penjara. Sementara Romahurmuziy, menerima suap lebih dari Rp300 juta, namun hanya diganjar dengan hukuman 1 tahun penjara
Baca Juga:&nbsp;<a href="https://www.reqnews.com/news/15472/icw-54-koruptor-divonis-bebas-sepanjang-2019">ICW: 54 Koruptor Divonis Bebas Sepanjang 2019</a>
Selain itu, kata dia, vonis terhadap Romi tersebut paling rendah jika dibandingkan dengan vonis-vonis mantan ketua Umum partai politik lainnya.
"Misalnya, Luthfi Hasan Ishaq, mantan Presiden PKS, (18 tahun penjara), Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat (14 tahun penjara), Suryadharma Ali, mantan Ketua Umum PPP (10 tahun penjara), dan Setya Novanto, mantan Ketua Umum Partai Golkar (15 tahun penjara)," tuturnya.
Seharusnya, ucap dia, vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi itu bisa lebih berat dibandingkan dengan putusan di tingkat pertama.
"Bahkan akan lebih baik jika dalam putusan tersebut hakim juga mencabut hak politik yang bersangkutan," kata dia.
Ia mengatakan vonis rendah semacam ini bukan lagi hal baru, sebab catatan ICW sepanjang tahun 2019 rata-rata vonis untuk terdakwa korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara.
"Dengan kondisi seperti ini, maka cita-cita Indonesia untuk bebas dari praktik korupsi tidak akan pernah tercapai," ujar Kurnia.
&nbsp;

ICW Kritik PT DKI Kurangi Hukuman Romahurmuziy

Berita Terkait

Berita Rekomendasi