JAKARTA, REQnews - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis bersalah kepada mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan dijatuhi hukuman pidana 8 tahun penjara.
Majelis hakim yang diketuai Rosmina menyatakan Emirsyah terbukti menerima suap pada pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia. "Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar, subsider kurungan selama tiga bulan penjara," kata Hakim Ketua Rosmina saat membacakan amar putusan melalui fasilitas telekonferensi di Jakarta, 8 Mei 2020.
Selain itu Emirsyah juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai 2,11 juta dolar Singapura setara Rp 22,32 miliar. Jika uang pengganti itu tidak dibayarkan, akan diganti dengan penjara selama dua tahun.
Vonis hakim tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun kepada Emirsyah. Selain itu, jaksa juga meminta lelaki membayar Rp 10 miliar.
Menanggapi putusan tersebut, Emirsyah belum memutuskan untuk mengajukan banding atau tidak, begitu juga dengan jaksa penuntut umum.
Jika dalam waktu satu minggu tidak keputusan, terutama dari Emirsyah, berarti vonis itu memiliki kekuatan hukum tetap.
Emirsyah menerima suap dari Rolls-Royce Plc, Airbus, Avions de Transport Regional (ATR) melalui PT Ardyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo, dan Bombardier Kanada. Suap diberikan karena Emirsyah selaku Dirut Garuda agar memilih pesawat dari tiga pabrikan dan mesin pesawat dari Rolls Royce. Perbuatan culas itu dilakukan Emirsyah dalam kurun waktu 2009-2014. Suap terkait total care program (TCP) mesin Rolls Royce (RR) Trent 700, pengadaan pesawat Airbus A330-300/200, pengadaan pesawat Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, pesawat Bombardier CRJ1.000, dan pengadaan pesawat ATR 72-600. Dalam perkara suap itu, Emirsyah dianggap melanggar Pasal 12 huruf b Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam kasus TPPU, Emirsyah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Mantan Dirut Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Berita Terkait

Berita Rekomendasi