JAKARTA, REQNews - Mahkamah Agung (MA) mengaku tak dapat mencampuri keputusan Presiden Joko Widodo kembali menaikan iuran <a href="https://www.reqnews.com/news/16498/jokowi-teken-perpres-kembali-naikkan-iuran-bpjs-kesehatan" title="Jokowi Teken Perpres, Kembali Naikkan Iuran BPJS Kesehatan">biaya BPJS Kesehatan </a>per tanggal 1 Juli 2020, karena merupakan wilayah kewenangan pemerintah.
"Mahkamah Agung (MA) tidak akan mencampuri dan tidak akan menanggapi, sebab hal tersebut merupakan wilayah kewenangan pemerintah," kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Hakim Agung, Andi Samsan Nganro, Kamis, 14 Mei 2020.
Namun, Andi Samsan memastikan MA tak akan menolak bila ada pemohon mengajukan judicial review terhadap keputusan Jokowi yang kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan.
Andi Samsan berharap dengan keputusan Jokowi membuat Perpres yang baru untuk menaikan lagi iuran BPJS Kesehatan sudah mempertimbangkan semua aspek.
Meski begitu, Andi mengganggap Jokowi tidak mengesampingkan putusan MA yang telah membatalkan kenaikan iuran BPJS di Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019.
"Kalau toh iuran BPJS itu harus dinaikkan untuk kesinambungannya namun tentu juga Pemerintah mempertimbangkan isi putusan MA yang membatalkan Perpres No 75 yang lalu," kata dia.
&nbsp;

Iuran BPJS Kesehatan Dinaikan Lagi, MA Persilakan Warga Menggugat

Berita Terkait

Berita Rekomendasi