JAKARTA, REQNews - Beberapa kalangan hingga MUI menolak Terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (<a href="https://www.reqnews.com/news/17816/mui-sebut-ruu-hip-bisa-bawa-malapetaka-bagi-indonesia" title="MUI Sebut RUU HIP Bisa Bawa Malapetaka bagi Indonesia">RUU HIP</a>), penolakan ini juga dilakukan Fraksi Partai NasDem di DPR.
etua Fraksi Partai NasDem Ahmad M. Ali mengatakan kecuali, TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dijadikan landasan RUU HIP. "Sepanjang belum dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 sebagai salah satu konsideran di dalam RUU tersebut, NasDem tidak dapat mendukung," kata Ahmad M. Ali di Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2020. Menurut dia, TAP MPRS harus dicantumkan dalam RUU HIP untuk mengakomodasi kepentingan dan kedewasaan berpolitik DPR. Ali berharap semua pihak tidak terjebak dalam dikotomi antara Orde Lama dan Orde Baru terkait isu di RUU itu. "RUU HIP adalah sebuah cara pandang terhadap Pancasila di abad ke-21 ini. Jadi niat dan tujuannya baik," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem itu. Dikotomi antara Orde Lama dan Orde Baru akan menjebak pandangan ke perdebatan tanpa ujung. Meski pro kontra memang hal biasa dalam demokrasi Indonesia. Namun, dia menyayangkan jika ada perbedaan dasar dan falsafah kehidupan bernegara. "Berbagai suara dan pandangan yang beragam itu tidak mendapat perhatian dan pengakomodiran yang baik," ucap Ali. Sejumlah elemen masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (Persis) dan Gerakan Pemuda Anshor menolak kehadiran RUU HIP. Sebab calon beleid itu tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI. Selain itu, sejumlah ulama, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Jember, Jawa Timur pun menggelar aksi penolakan RUU tersebut.

Lagi, Penolakan Terhadap Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila

Berita Terkait

Berita Rekomendasi