JAKARTA, REQnews - Kekisruhan yang muncul akibat manuver oleh Djoko Tjandra menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Bagaimana tidak, terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali pada tahun 1999 itu membuat kehebohan lantaran sampai saat ini tidak terendus jejaknya.
Ajaibnya, tiba-tiba begitu muncul buronan 11 tahun itu datang ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kasusnya.
Tak sampai disitu saja, Djoko Tjandra juga seolah mendapat perlakuan istimewa. Mulai dari pencabutan red notice, membuat e-KTP yang bisa langsung jadi dalam hitungan menit, mendapat 'surat jalan' Jakarta-Pontianak yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri, hingga bisa melakukan tes kesehatan soal covid-19.
Berdasarkan laporan, Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi, menyebut bahwa lurah telah berperan aktif dan melampaui tugas dan fungsinya dalam penerbitan e-KTP.
Brigjen Nugroho Wibowo, Sekretaris NCB Interpol Indonesia,Mirisnya, salah satu dasar pencabutan red notice itu adalah adanya surat Anna Boentaran tgl 16 April 2020 kepada NCB Interpol Indonesia yang meminta pencabutan red notice atas nama Joko Tjandra.
Surat itu dikirim Anna Boentaran 12 hari setelah Brigjen Nugroho duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia. yang diduga meneken surat pencabutan red notice Djoko Tjandra buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali. Surat inilah yang menjadi dasar dirinya bisa masuk ke dalam negeri hingga diberi surat jalan oleh pejabat Kabareskrim Brigjen Prasetijo Utomo.
Terkait e-KTP, berdasarkan kronologisnya, Lurah melakukan pertemuan dengan Pengacara Anita Kolopaking pada Mei 2020. Pertemuan dilakukan di rumah dinas lurah untuk melakukan permintaan pengecekan status kependudukan Joko Sugiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.
Lurah lalu meminta salah seorang operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan untuk melakukan pengecekan data kependudukan Djoko Tjandra. Pada 8 Juni 2020, Lurah menerima dan mengantarkan sendiri rombongan pemohon ke tempat perekaman biometric untuk menemui petugas operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan.
Lurah kemudian meminta operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan memberikan pelayanan penerbitan e-KTP atas nama Joko Sugiarto Tjandra dengan hanya menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga milik Joko Sugiarto Tjandra yang tersimpan dalam ponsel miliknya.
Selama pelayanan penerbitan e-KTP, lurah ikut mendampingi operator dan duduk di samping operator hingga proses selesai. Lurah sebagai pihak pertama yang menerima e-KTP yang sudah dicetak oleh operator, bertindak pula sebagai pihak yang menyerahkan langsung e-KTP kepada Joko Sugiarto Tjandra.
Karena sungkan kepada lurah, operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan dalam menjalankan pelayanan penerbitan e-KTP atas nama Joko Sugiarto Tjandra tidak melaksanakan sesuai/mengabaikan SOP yang berlaku. Setelah kasus ini mencuat, Lurah tersebut langsung dicopot dari jabatannya.
Soal surat jalan, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan, surat jalan seperti yang terbit untuk buron Djoko Tjandra seharusnya hanya hanya digunakan untuk anggota kepolisian. Surat jalan untuk Djoko Tjandra diketahui dikeluarkan oleh Brigjen (Pol) Prasetyo Utomo saat menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Prasetyo kini telah dicopot dari jabatannya oleh Kapolri Jenderal Idham Azis.
Untuk surat tes kesehatan, Polri mengakui surat kesehatan dan bebas Covid-19 untuk buronan Djoko Tjandra dikeluarkan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan, dokter yang menerbitkan surat sempat bertemu Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.
Dokter tersebut menghadap Prasetijo lantaran dipanggil jenderal polisi bintang satu itu. Prasetijo merupakan pejabat Polri yang menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Prasetijo membuat surat tersebut ketika menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri dan kini telah dicopot dari jabatannya.
Dokter itu pun diminta untuk melakukan rapid test Covid-19. Setelah hasil rapid test Covid-19 dinyatakan non-reaktif, dokter tersebut diminta membuat surat keterangan bebas virus corona. Dokter itu juga diminta membuat surat untuk Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra, Buronan Kelas Kakap yang jadi Raja

Berita Terkait

Berita Rekomendasi