JAKARTA, REQNews - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (<a href="https://www.reqnews.com/news/10294/kemendagri-vs-ppatk-soal-uang-kepala-daerah-di-rekening-kasino" title="Kemendagri vs PPATK Soal Uang Kepala Daerah di Rekening Kasino">PPATK</a>) melaporkan pihaknya telah menerima hampir 80 juta laporan transaksi keuangan mencurigakan. Laporan ini terhitung sejak tahun 2003 sampai 2020.
"Dari 2003 sampai 2020, PPATK sudah menerima hampir 80 juta laporan," ujar Direktur Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan PPATK, Ivan Yustiavandana, Jumat, 24 Juli 2020.
80 Juta laporan tersebut sudah masuk dalam sistem PPATK. Sementara masih ada laporan transaksi mencurigakan lain yang belum masuk sistem.
Dia menyebut, jika ditotalkan, laporan transaksi mencurigakan yang masuk ke PPATK bisa mencapai 100 juta.
"Kalau dirata-ratakan, per jamnya menerima 6.000 laporan. Selama jam kerja," ucap Ivan.
Ivan merinci cara kerja PPATK yakni dimulai dari adanya laporan yang datang dari industri keuangan. Setelah laporan masuk, PPATK langsung menindaklanjuti dengan pemeriksaan. Berikutnya, tim PPATK turun ke lapangan untuk menemukan bukti-bukti.
Bila seluruh bukti sudah ditemukan, PPATK menyerahkan temuan tersebut kepada penegak hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Lalu PPATK misa mengadukan ke delapan lembaga penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai dan Pajak.
&nbsp;

Nah Loh, PPATK Terima 80 Juta Laporan Transaksi Mencurigakan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi