JAKARTA, REQNews - Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Sald? ?sra dan beranggotakan Ar?ef H?dayat dan Manahan M.P. S?tompul memberikan catatan kepada pihak pemohon uji materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam sidang yang digelar Rabu (24/4/2019) di Ruang Sidang Panel Mahkamah Konstitusi, Manahan menekankan perlunya pihak pemohon memahami kedudukan hukum pihaknya. Menurut Manahan, pihak pemohon harus menyebutkan hal itu dalam permohonan untuk menguatkan kewenangan pemohon.  “Apakah selain ketentuan AD/ART Yayasan, adakah norma yang menyebutkan kedudukan hukum pengurus ini? Jika ada, bisa disebutkan dalam permohonan untuk memperkuat kewenangan pemohon,” ujar Manahan. Manahan juga menjelaskan frase “pihak ketiga yang berkepentingan” yang terdapat pada pasal 53 ayat 2 UU Yayasan. Manahan mengatakan, "siapa pun yang menafsirkan pihak ketiga itu jamaah, maka seharusnya tidak punya kepentingan langsung dengan yayasan dan itu bukanlah ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ yang sesuai dengan keinginan pemohon.” Sementara itu Arief juga mengingatkan pemohon untuk memahami dahulu makna pengujian pasal 53 ayat 2 UU Yayasan. Hal ini terkait dengan permohonan yang diajukan pemohon dalam petitum. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menafsirkan atau mengubah makna frase “pihak ketiga yang berkepentingan’ agar ditulis siapa saja yang dimaksudkan.  Menanggapi permohonan tersebut, Arief mengatakan, “Ini bisa dibayangkan frase ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ itu diganti ‘dimaknai jamaah…’ karena hal itu nantinya akan dan hanya berlaku untuk pemohon saja. Padahal apabila norma itu kalau dibatalkan atau diubah itu sesungguhnya berlaku untuk semua pihak.” Saldi juga mengingatkan pemohon untuk memahami hakikat permintaan dalam petitum. Menurut Saldi, jika permohonan pemohon dikabulkan, sama saja hanya menyangkut jamaah pada Masjid Al-Ikhwan. Ini berarti melanggar prinsip erga omnes.  Pihak pemohon dalam sidang uji materiil UU Yayasan ini adalah Armen Kusumah, Sri Wuryatmi dan Saman. Ketiganya mewakili pengurus Yayasan AL-Ikhwan Meruya. Melalui kuasa hukumnya, Arjumulia, para pemohon mendalilkan pasal 53 ayat 2 UU Yayasan. Pasal tersebut dirumuskan demikian: “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan pihak ketiga yang berkepentingan disertai dengan alasannya.” Bagi pemohon, rumusan ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1 UUD 1945. Menurut pemohon, frase “pihak ketiga yang berkepentingan” di pasal 53 ayat 2 tersebut bersifat multiftafsir. Dampaknya, jamaah dalam arti luas, yaitu siapa pun, bisa melakukan pemeriksaan terhadap berbagai hal terkait dengan Yayasan Al-Ikhwan Meruya, terutama hal yang dinilai merugikan yayasan atau lalai melakukan tugasnya sebagaimana dimaksudkan pasal 53 ayat 1 UU Yayasan. Dalam petitumnya, pihak pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 53 ayat 2 UU Yayasan bertentangan dengan norma perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan.” (Prazz)

Catatan Tiga Hakim Untuk Penggugat UU Yayasan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi