CINA, REQNews - Anggota parlemen<a href="https://www.reqnews.com/news/11513/siap-perang-amerika-siapkan-rudal-bisa-capai-tempat-dimanapun-di-bumi-dalam-hitungan-menit" title="Siap Perang, Amerika Siapkan Rudal Bisa Capai Tempat Dimanapun di Bumi dalam Hitungan Menit"> Amerika Serikat </a>(AS) sedang membahas rancangan undang-undang (RUU) yang melarang penyematan kata 'Presiden' terhadap pemimpin Cina Xi Jinping dalam dokumen maupun komunikasi resmi pemerintah.
Dilansir dari South China Morning Post, Minggu, 23 Agustus 2020, RUU yang diperkenalkan anggota parlemen Partai Republik, Scott Perry, pada 7 Agustus lalu itu masih dalam pembahasan.
Jika disahkan, Xi Jinping tak boleh disebut sebagai presiden Cina, melainkan jabatannya di partai yakni Sekretatis Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Cina.
"(Melarang) Penggunaan di federal untuk menyebut kepala negara Republik Rakyat Cina sebagai 'presiden' dalam dokumen dan komunikasi Pemerintah Amerika Serikat dan untuk tujuan lainnya," demikian isi RUU itu.
Dijelaskan penggunaan istilah presiden tidak berasalan karena Xi merupakan pemimpin yang tidak terpilih.
Hubungan AS dan Cina berada di titik terendah terkait beberapa isu, seperti perdagangan, pandemi Covid-19, Taiwan, Laut Cina Selatan, dan lainnya.
Perry juga menyinggung soal ketidakjujuran Cina dalam penanganan wabah virus corona.
"Ketidakjujuran Cina yang begitu jelas terhadap komunitas internasional telah merenggut nyawa, dan Partai Komunis Cina serta (Organisasi Kesehatan Dunia) harus bertanggung jawab atas kegagalan mereka," kata Perry.
RUU tersebut menargetkan Cina, namun tak memasukkan pemimpin dari negara lain yang naik ke tampuk kekuasaan bukan melalui proses pemilihan yang bebas dan adil.
Meskipun RUU tersebut belum disahkan, beberapa pejabat AS, termasuk Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, sudah menyebut Xi sebagai sekjen, bukan presiden.
Sementara itu Presiden Donald Trump sejauh ini belum menyebut Xi sebagai sekjen, melainkan masih presiden.
Selain presiden Republik Rakyat Cina (RRC) dan sekjen partai komunis, Xi juga menjabat ketua Komisi Militer Pusat Partai Komunis Cina dan ketua Komisi Militer Pusat RRC.

AS Bakal Larang Penggunaan Kata 'Presiden' untuk Pemimpin Cina

Berita Terkait

Berita Rekomendasi