JAKARTA, REQnews - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, RUU Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan pemerintah dan DPR berpihak kepada pemilik modal.
Wakil Ketua Umum MUI, Muhyiddin Junaidi, menegaskan, dengan segala kemudahan yang diberikan kepada mereka maka ada kemudahan bagi pihak yang bergerak di bidang entertaiment, diskotik dan panti pijat.
"Padahal itu adalah entry point dari bisnis remang-remang. Sudah pasti akan terjadi dekadensi moral/moral hazard bagi generasi mendatang," kata Muhyiddin kepada wartawan, Senin, 5 Oktober 2020.
Dia menegaskan, MUI menolak pengesahan UU Cipta Kerja tersebut. Menurut Muhyiddin, saran dan masukan dari ormas Islam tak didengar DPR. Mereka tak merespons dan mendengar saran dari NU, Muhammadiyah dan elemen masyarakat lainnya.
"MUI menolak pengesahan omnibus law jika kontennya melanggar kedaulatan negara, melanggar Undang-Undang, menafikan keputusan MK, melanggar HAM dan menyengsarakan rakyat. MUI sudah menyampaikan sikap dan pandangannya ke Baleg DPR dan pimpinan DPR di mana mereka berjanji akan mengakomodasi masukan dari MUI dan ormas. Faktanya mereka tak merespons dan mendengar saran dari NU, Muhammadiyah dan elemen masyarakat lainnya," ujar dia.

Bisnis Remang-remang Bakal Tumbuh Subur Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja

Berita Terkait

Berita Rekomendasi