JAKARTA, REQnews - KPK mendalami hubungan kerja sama antara PT ACK dan PT PLI sebagai penyedia jasa layanan kargo. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengembangkan kasus suap ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Edhy Prabowo.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK segera memanggil sejumlah saksi untuk mendalami kasus suap ekspor benur. Saksi tersebut akan dimintai keterangan terkait hubungan kerja sama antara PT ACK dan PT PLI dalam perkara ini. "Tentu info tersebut akan dikembangkan lebih lanjut oleh penyidik dengan memeriksa saksi-saksi yang diduga mengetahui hubungan PT ACK dengan PLI ini," katanya kepada wartawan, Selasa, 1 Desember 2020.
KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait ekspor benih lobster (benur). Selain Edhy, KPK menetapkan enam tersangka lain, termasuk Direktur PT DPP (Dua Putra Perkasa), Suharjito (SJT), sebagai tersangka pemberi suap.
"Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu lalu, 25 November 2020.
Kasus bermula setelah Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Andreau Pribadi Misata (APM) selaku staf khusus menteri ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Sedangkan Safri (SAF) yang juga staf khusus menteri menjabat wakil ketua pelaksana.
Selanjutnya pada awal Oktober 2020, Suharjito menyambangi kantor KKP dan bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan itu, diketahui bahwa ekspor benur hanya dapat dilakukan melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor.
PT DPP diduga mentransfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total Rp 731.573.564.
"Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari AMR dan ABT yang diduga merupakan nomine dari pihak EP serta YSA. Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar," ujar Nawawi.
Pada 5 November 2020, Ahmad Bahtiar diduga mentransfer uang ke salah satu rekening atas nama Ainul Faqih selaku staf istri menteri Edhy Prabowo, Iis Rosyati Dewi senilai Rp 3,4 M. Uang tersebut diduga diperuntukkan untuk keperluan Edhy Prabowo, Iis Rosyati, Safri, dan Andreau Pribadi dengan rincian sebagai berikut:
1. Penggunaan belanja oleh Edhy Prabowo dan Iis Rosyati pada 21-23 November sekitar Rp 750 juta berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, serta baju Old Navy. 2. Uang dalam bentuk US$ 100.000 dari Suharjito yang diterima Safri dan Amiril Mukminin. 3. Safri dan Andreau menerima uang sebesar Rp 436 juta.

KPK Korek Informasi dari Penyedia Layanan Kargo Terkait Kasus Edhy Prabowo

Berita Terkait

Berita Rekomendasi