JAKARTA, REQNews &ndash; Hari ini, 9 Desember 2020, sekitar 100,3 juta terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di di 270 wilayah di Indonesia, yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, bakal memilih calon pemimpinnya untuk 5 tahun mendatang.
Namun, Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 kali ini, diselenggarakan di tengah pandemi yang melanda dunia. Penyelenggara pilkada pun, bertanggungjawab atas penegakan disiplin protokol kesehatan selama pemungutan suara berlangsung.
&ldquo;Ini merupakan tanggung jawab utama penyelenggara pemilu dan seluruh pasangan calon untuk memastikan pilkada serentak 2020 dapat berjalan dengan lancar dan aman di tengah pandemi COVID-19,&rdquo; tegas Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito, Selasa, 8 Desember 2020.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan berbagai peraturan yang menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan di seluruh tahapan pilkada kali ini, termasuk juga pada saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
&ldquo;Aturan ini wajib untuk dilakukan, bukan imbauan semata,&rdquo; tegasnya.
Ia meminta, semua individu yang bertugas memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Petugas juga wajib mengingatkan pemilih untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin yang sama.
Tim Satgas COVID-19 daerah diharuskan untuk mengawasi pelaksanaan di hari pemungutan suara dan jika ada kerumunan harap segera diberikan teguran. Apabila tidak mau menerima teguran, Satgas (COVID-19) daerah berhak untuk membubarkan.
Ia mengingatkan, masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya, harus menerapkan protokol kesehatan.
&ldquo;Apabila tidak, maka siap-siap untuk menerima konsekuensi dalam bentuk teguran atau tidak diterima di TPS,&rdquo; ujarnya.
Wiku mengatakan, Penyelenggara pilkada dan Satgas Penanganan COVID-19 di daerah telah bekerja keras untuk memastikan pilkada serentak ini berjalan dengan baik dan aman dari penularan COVID-19.
&ldquo;Ingat, pilkada serentak 2020 ini harus dijalankan dengan sangat hati-hati. Keberhasilannya sangat bergantung pada upaya kita semua untuk saling mendukung dan bertanggungjawab atas peran masing-masing. Mari bersama kita wujudkan pilkada serentak yang aman dan bebas COVID-19,&rdquo; katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 6 tahun 2020 tentang Tahapan-Tahapan Pencoblosan dan Pemungutan Suara dengan Menerapkan Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020.
Dalam aturan itu, mengingat masih dalam masa pandemi, jumlah pemilih dalam satu tempat pemungutan suara (TPS) sesuai PKPU 6/2020 paling banyak 500 orang pemilih. Tahun sebelumnya, di kondisi normal, dalam satu TPS jumlah pemilih paling banyak 800 orang pemilih.
Konsekuensi dari pembatasan jumlah pemilih di TPS, mau tidak mau, membuat penyelenggara pilkada di daerah padat penduduk harus menambah beberapa lokasi TPS baru. Bisa dalam area kelurahan yang sama penduduk atau berbasis RT/RW/lingkungan wilayah terkecil.
KPU telah menetapkan 12 perlengkapan protokol kesehatan di TPS. Yaitu, tempat cuci tangan, hand sanitizer, sarung tangan plastik untuk pemilih, sarung tangan medis untuk Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), masker, tempat sampah, faceshield, alat pengukur suhu, disinfektan, tinta tetes, baju hazmat, dan ruang khusus bagi pemilih yang bersuhu di atas 37,3 derajat celsius.
Satu hal yang penting, bagi setiap pemilih akan ditentukan waktu kapan harus datang ke TPS, guna menyalurkan hak pilih suaranya. Ini berbeda dari pemilu sebelumnya yang membebaskan waktu pemilih untuk datang ke TPS.
Dalam Formulir C6 untuk undangan pemilih biasanya hanya dicantumkan waktu pemungutan suara, yakni mulai jam 08.00-13.00 waktu daerah masing-masing. Kini, ada perubahan signifikan.
Dalam undangan, waktu kedatangan ke TPS diatur berdasarkan nomor antrean. Misalkan, untuk nomor sekian sampai nomor sekian dijadwalkan datang pada kurun jam tertentu. Hal itu diterapkan demi mencegah penumpukan antrean yang dapat meningkatkan risiko penularan Covid-19.
&nbsp;

Hari ini, 100 Juta Warga Pilih Kepala Daerah di Tengah Pandemi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi