JAKARTA, REQnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK untuk menelusuri keterlibatan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dalam proyek-proyek infrastruktur lainnya.
Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan, berdasarkan penelitian pihaknya bahwa Nurdin juga diduga pernah menyalahgunakan wewenangnya dalam pemberian AMDAL dua perusahaan pertambangan pasir, yaitu PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur.
"Nurdin diduga menekan bawahannya agar perusahaan tersebut mudah mendapatkan AMDAL. Perusahaan tersebut lalu diketahui terafiliasi dengan dirinya dan berisikan orang-orang yang pernah menjadi tim sukses dalam kontestasi Pilkada," kata Egi dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 28 Februari 2021.
Menurutnya, perusahaan itu juga diketahui akan memasok kebutuhan proyek infrastruktur Makassar New Port yang merupakan proyek strategis nasional.
ICW menduga, kasus-kasus korupsi yang menjerat Nurdin merupakan upayanya untuk "membalas budi" pihak-pihak yang membantunya menyukseskan Pilkada. Untuk itu, Egi mendesak KPK untuk membuktikan apakah ada pihak-pihak lainnya yang juga terlibat dalam kasus ini.
"Untuk menutupi kebutuhan Pilkada, kandidat kerap menerima bantuan dari pengusaha dan saat menjabat dia akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan balas budi atau memfasilitasi permintaan pihak tersebut," ujarnya.
Selain itu, menurutnya, kasus ini juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur secara keseluruhan sangat penting, sebab kata dia, pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang masif dan menyebar di seluruh Indonesia saat ini telah menjadi prioritas Presiden Joko Widodo.
"kita perlu melihat bahwa napsu untuk membangun infrastruktur justru dapat berimbas pada munculnya praktik-praktik korupsi yang meluas, bagi-bagi konsesi, serta kerugian bagi warga yang berlokasi di sekitar proyek infrastruktur," ujarnya.

ICW Desak KPK Telusuri Keterlibatan Nurdin Dalam Proyek Infrastruktur Lain

Berita Terkait

Berita Rekomendasi