JAKARTA, REQnews - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, jika polisi masih tetap melanjutkan proses hukum terhadap enam anggota Laskar Pembela Islam yang tewas sebagai tersangka, prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum akan rusak.
Tak hanya itu, menurut Ketua Bidang Advokasi Muhammad Isnur, masyarakat juga akan semakin tidak percaya hukum di tanah air. Oleh karena itu, dia menyarankan proses hukum kasus bentrokan antara polisi dengan Laskar Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, yang biasa disebut kasus KM 50 dihentikan.
"YLBHI menyarankan proses hukum ini tidak diteruskan agar tidak semakin merusak prinsip negara hukum dan membuat masyarakat semakin tidak percaya hukum," kata Isnur melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021.
Menurutnya, saran agar kasus tersebut dihentikan bukan karena enam orang anggota Laskar Pembela Islam yang tewas, tetapi bagaimana Indonesia sebagai prinsip negara hukum yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tegak dan berlaku.
Isnur mengatakan, penetapan orang yang tewas dalam kejadian tersebut sebagai hal yang aneh dan bertentangan dengan pengaturan dan prinsip hukum acara pidana.
Menurut Isnur, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa kewenangan menuntut pidana dihapus bila tertuduh meninggal dunia.
"Ini berbahaya bila dianggap sebagai sebuah standar penegakan hukum. Bila mengikuti pola ini, seharusnya polisi juga bisa meneruskan kasus lain yang tertuduhnya meninggal, misalnya kasus yang melibatkan Soeharto," tuturnya.
Selain itu, ketentuan hukum acara pidana juga menyebutkan hak tersangka untuk membela diri, membantah tuduhan, mengajukan saksi yang meringankan, mendapatkan bantuan hukum, dan lain-lain. "Bagaimana tersangka bisa melakukan hal-hal terkait dengan haknya bila meninggal dunia," ujarnya.

Proses Hukum Terhadap 6 Anggota FPI yang Tewas Sebaiknya Dihentikan, Jika Tidak Ini Akibatnya

Berita Terkait

Berita Rekomendasi