JAKARTA, REQnews -&nbsp;Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah masih mengakui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.
Ia berkata, pemerintah masih mencatat kepengurusan resmi AHY sebagai parpol yang sah, bukan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum.
"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY, putra Susilo Bambang Yudhoyono itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud di Jakarta, Sabtu 6 Maret 2021.
Namun, Mahfud menyebut pemerintah belum bisa mengambil sikap atas KLB Deli Serdang, apakah sah atau tidak, karena belum ada laporan terkait hal tersebut.
"Jadi&nbsp;nggak&nbsp;ada masalah hukum sekarang," ujar Mahfud.
"Pengurusnya siapa? Sehingga yang ada di misalnya di Sumut itu kita anggap dia sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi. Kalau kita menghalangi berarti melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyatakan pendapat," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, kondisinya akan berbeda jika nantinya kelompok KLB Deli Serdang melapor kepada pemerintah.&nbsp;Maka, pemerintah akan menilai keabsahan dan memutuskan hal itu.
Nantinya, pemerintah akan menilai melalui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, apakah KLB ini legal atau justru ilegal.
Bila ada masalah internal partai seperti itu, kata Mahfud, pemerintah diakuinya akan dihadapkan pada keputusan sulit untuk bersikap.
"Apakah ini akan dilarang atau tidak. Secara opini kita mendengar wah ini tidak sah, ini sah secara opini, tapi secara hukum kan tidak bisa. Kita lalu menyatakan ini sah tidak sah sebelum ada data dokumen di atas meja," ucap Mahfud.

Moeldoko Kena Telak, Mahfud Sebut AHY Ketum Demokrat Sah

Berita Terkait

Berita Rekomendasi