JAKARTA, REQnews - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan safari ke sejumlah lembaga negara, dari mulai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) hingga KPU.
Mengawali safarinya, lembaga yang pertama didatangi AHY adalah Kemenkum HAM. Di sana sejumlah dokumen diberikan AHY kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahadian Muhzar.
"Laporan yang akan kami sampaikan siang hari ini tentu tidak hanya secara verbal, tetapi juga dalam bentuk dokumen atau berkas yang autentik," kata AHY, di depan gedung AHU Kemenkum HAM, Jalan H R Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin, 8 Maret 2021.
"Ada 5 kontainer (box) yang sudah kami siapkan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh GPK PD, gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, yang mengklaim telah melakukan kongres Luar biasa tanggal 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara, memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional," ujarnya.
Setelah Kemenkum HAM, AHY langsung menuju KPU. Kegiatan yang dilakukan di KPU tak berbeda dengan di Kemenkum HAM. Sejumlah dokumen dan berkas diserahkan ke KPU, yang diwakili oleh Ilham Saputra selaku komisioner. Dokumen itu diberiakan AHY untuk mengklarifikasi bahwa acara yang diklaim sebagai kongres kuar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak sah.
Tempat terakhir yang disambangi AHY dalam safarinya melawan kudeta ialah Kemenko Polhukam dan menemui Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud memang sebelumnya telah memberikan pernyataan terkait konflik Demokrat.
Seemntara itu, Partai Demokrat kubu Moeldoko batal mengajukan pendaftaran kepengurusan partai hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Kader Demokrat KLB Sumut Hencky Luntungan mengatakan, pendaftaran akan dijadwal ulang. Pendaftaran akan dilakukan pada Selasa 9 Maret 2021. "Kami masih penertiban administrasi dulu. Tapi kalau nggak jadi hari ini, kemungkinan besok ya," jelas Hencky.
Sebelumnya Partai Demokrat KLB Sumut yang memilih Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum akan mendaftarkan kepengurusannya pada Senin, 8 Maret 2021.

Adu Kuat Dua Kubu Partai Demokrat di Kemenkum HAM

Berita Terkait

Berita Rekomendasi