Ini Alasan Bang Emrus Minta Moeldoko Mundur dari Jabatan Publik

JAKARTA, REQnews - Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing mengatakan sebaiknya Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), Moeldoko mengundurkan diri dari jabatan publik lainnya.

Menurut Emrus, jabatan ketua umum partai sangat menyita waktu, tenaga, pikiran, dan terlebih membutuhkan pengorbanan yang luar biasa.

"Karena itu, alangkah bijaknya jika ketum versi KLB mundur dari semua jabatan publik. Untuk fokus mengurus berbagai hal terkait partai yang baru dipimpinnya," ujar Emrus melalui keterangan tertulisnya, Selasa 16 Maret 2021.

Karena, kata dia, partai tersebut masih terbelit berbagai masalah atau dinamika politik. Baik dari di internal produk KLB, maupun dari eksternal yang mereka sebut sebagai pemimpin demisioner.

Emrus berpendapat bahwa hingga saat ini interaksi antara kubu Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih memanas. "Para pihak masih tetap berupaya menguasai "pertempuran" politik agar salah satu pihak tereliminasi di ruang-ruang publik politik," kata dia.

Menurutnya, salah satu awal bentuk kemenangan Partai Demokrat versi KLB adalah dengan berusaha memperoleh dan memiliki pengakuan legal formal dalam waktu yang singkat.

"Harus melengkapi semua persyaratan yang terkait secepat-cepatnya dan mengajukannya sesegera mungkin ke Kemenkumham untuk kemungkinan mendapat legal formal," kata Emrus.

Selain itu, juga harus dikerjakan serius, fokus, teliti, dan cermat. "Jadi, jangan dilakukan dengan paruh waktu dan setengah hati, karena dapat menimbulkan masalah baru yang dampaknya bisa lebih besar bagi mereka yang berada di internal bentukan KLB," jelasnya.

Semua persyaratan, sambungnya, harus berdasarkan fakta, data, bukti yang valid. "Bangunan narasi argumentasi yang kuat agar lebih besar kemungkinan mendapat pengesahan legal formal," ujar Komunikolog itu.

Karena dengan adanya persyaratan yang absah dari aspek argumentasi hukum, maka dipastikan lebih menciptakan rasa aman untuk semua pihak, terutama bagi Ketum versi KLB ke depan.

"Sebab, tidak satupun yang tahu suatu saat kelak ke depan ada seseorang atau sekelompok orang mempermasalahkan keberadaan persyaratan tersebut di internal bentukan KLB," katanya.

Menurutnya berkaca Padas situasi saat ini, yang terjadi yaitu saling membuka kelemahan di antara para pihak yang berselisih. "Ini harus diantisipasi oleh Ketum Demokrat versi KLB kemungkinan ke depan," jelasnya.