JAKARTA, REQnews -&nbsp;PT Pertamina Training and Consulting diduga telah menyewa jasa sekelompok preman untuk melakukan penggusuran paksa terhadap pemukiman warga di Gang Buntu II, Pancoran, Jakarta Selatan.
Menurut kesaksian warga setempat, selain preman, Pertamina juga melibatkan ormas Pemuda Pancasila (PP) dalam penggusuran tersebut. Kericuhan pun terjadi, 22 warga setempat mengalami luka-luka.
Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Trisaksi Trubus Rahadiansyah, insiden ini berpotensi melanggar UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.
"Jelas langkah itu melanggar UU Ormas. Karena melanggar, berarti harus ada penegakan hukum," kata Trubus, seperti dikutip dari&nbsp;CNNIndonesia,&nbsp;Jumat 19 Maret 2021.
Sebagai informasi, aturan dimaksud adalah Pasal 59 pada UU Ormas. Pasal itu salah satunya melarang ormas melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Kemudian, Pasal 60 dalam UU itu mengatur jika ormas melanggar ketentuan tersebut, maka akan dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana&nbsp;berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Untuk sanksi pidana, ancamannya adalah pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama satu tahun bagi anggota dan/atau pengurus ormas yang terbukti melanggar ketentuan tersebut.
Trubus menegaskan, bila Pertamina terbukti memakai jasa ormas untuk penggusuran, maka tindakan ini jelas merupakan premanisme yang sama sekali tidak bisa dibenarkan.
"Menurut saya Pertamina ada kekeliruan fatal melibatkan ormas-ormas yang tidak punya kepentingan untuk menyelesaikan tidak ada hubungannya dengan sengketa itu sendiri. Itu menurut saya merupakan aksi premanisme,"&nbsp;ujarnya.
Lagi pula, kata Trubus, penggusuran tidak seharusnya dilakukan ketika sengketa lahan antara Pertamina dan warga masih berjalan di pengadilan. Ia mengatakan tindakan baru diizinkan secara hukum setelah perkara berstatus inkrah atau memiliki ketetapan hukum.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya akan mencari jalan terbaik untuk penyelesaian masalah sengketa lahan antara warga Pancoran dan Pertamina ini.
"Itu memang merupakan kawasan tanah milik Pertamina. Pertamina ingin memanfaatkan namun masyarakat sudah tinggal lama di sana berpuluh tahun. Kita carikan solusi terbaiknya," kata Riza, Kamis 18 Maret.
Kerusuhan di Gang Buntu II pecah pada Rabu&nbsp;17 Maret malam. Konflik sengketa lahan antara korporasi dan warga sendiri sudah mencuat sejak tahun lalu. Kedua pihak sudah melakukan mediasi yang difasilitasi oleh wali kota Jakarta Selatan dan menempuh jalur hukum di pengadilan.
&nbsp;

Pertamina Diduga Pakai Preman untuk Penggusuran di Pancoran, 22 Warga Bonyok

Berita Terkait

Berita Rekomendasi