JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perdana yang diteken pada 31 Maret 2021. Itu terkait dengan kasus obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, yang sudah melewati tiga masa kepemimpinan presiden.
"Penghentian penyidikan terkait kasus yang dilakukan tersangka SN (Sjamsul Nursalim) selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia, dan ISN (Itjih), bersama-sama dengan SAT (Syafruddin Arsyad Tumenggung) selaku ketua BPPN dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia selaku obligor BLBI kepada BPPN," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Kamis 1 April 2021.&nbsp;
Alex mengatakan bahwa penghentian kasus ini sesuai dengan Pasal 40 UU KPK. Adapun beleid tersebut berbunyi:
"KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun."
"Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan."
"Penghentian penyidikan sebagai bagian adanya kepastian hukum sebagaimana Pasal 5 UU KPK," ujar Alexander.
Diketahui, kasus BLBI tersebut sudah mangkrak dan telah melewati tiga periode masa kepresidenan. Yaitu mulai dari kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga Joko Widodo.
Pada tahun 2003 silam vonis perdana dijatuhkan bagi para terdakwa skandal BLBI bagi oknum pejabat BI yang bersekongkol dengan para pemilik bank.
Kasus tersebut menyeret nama Hendro Budiyanto, Heru Supratomo, hingga Paul Sutopo Tjokronegro dijebloskan ke penjara. Sejumlah taipan dan pejabat bank juga mendapatkan vonis dalam kasus itu.
Hampir dua dekade kasus tersebut masih bergulir, dari tangan Kejaksaan Agung yang kemudian ditangani oleh KPK. Namun, eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, divonis lepas di tingkat kasasi.
Ini merupakan SP3 perdana yang dikeluarkan oleh lembaga antisurah. KPK mulai berwenang menyetop kasus usai revisi UU KPK disahkan pada akhir 2019.
Namun, saat itu kewenangan tersebut sempat dikritik publik. Karena, SP3 dianggap membuka kemungkinan tawar menawar politik dalam penyelesaian suatu perkara korupsi.

Era Firli Bahuri, KPK SP3 Kasus BLBI Sjamsul Nursalim!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi