JAKARTA, REQnews - Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim disorot banyak pihak.&nbsp;
"Ucapan sukses besar bagi pemerintah Joko Wododo (Jokowi) yang mengusulkan revisi UU KPK yang disetujui DPR juga parpol. Itulah penerapan kewenangan menerbitkan SP3 oleh KPK wajah baru," ujar mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas kepada wartawan melalui pesan singkat pada Jumat 2 April 2021.
Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah bukti nyata tumpul dan tandusnya keadilan di negeri ini.&nbsp;
"Harus saya nyatakan dengan tegas, lugas bahwa itu bukti nyata tumpul dan tandusnya rasa keadilan rakyat yang dirobek-robek atas nama UU KPK hasil revisi usulan presiden," katanya.&nbsp;
Busyro pun heran dengan kondisi KPK saat ini, karena sebelum ada revisi UU KPK, kasus tersebut sudah mulai terurai benang merahnya. Tetapi, dengan adanya SP3 tersebut justru ia melihat jika KPK saat ini didominasi oligarki politik.
"Bagaimana skandal mega kasus perampokan BLBI yang pelik berliku licin dan panas secara politik penuh intrik itu sudah mulai diurai oleh KPK rezim UU KPK lama begitu diluluhlantakkan dan punah total dampak langsung dominasi oligarki politik melalui UU," kata dia.&nbsp;
Ia juga menegaskan bahwa Padas situasi saat ini, semakin terlihat jelas akrobat politik hukum yang sengaja ingkar dari jiwa keadilan sosial. Selain itu, terlihat adanya peredupan Pancasila dan adab dalam praktik politik legislasi serta penegakan hukum.
Diketahui, sebelumnya KPK mengeluarkan SP3 perdananya yang ditujukan pada kasus BLBI. Sjamsul yang merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), berstatus tersangka bersama istrinya, Itjih Nursalim, dalam kasus dugaan korupsi tersebut.&nbsp;
"Hari ini kami akan mengumumkan penghentian penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka SN (Sjamsul Nursalim)," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Jakarta, pada Kamis 1 April 2021.
Sjamsul dan Itjih dijerat sebagai tersangka karena diduga menjadi pihak yang diperkaya dan terindikasi merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun.
Sjamsul dan Itjih dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Namun keberadaan keduanya sampai saat ini belum dalam genggaman KPK. Diketahui Sjamsul dan Itjih berada di Singapura tetapi belum dapat dijerat KPK.

SP3 KPK Bukti Nyata Tumpulnya Keadilan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi