JAKARTA, REQnews - Pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) akhirnya buka suara terkait keputusan pengambilalihan obyek wisata tersebut oleh pemerintah.
Direktur Utama TMII, Achmad Tanribali Lamo membantah jika pihaknya dituding tidak memberikan kontribusi kepada negara. Sebaliknya, TMII menjadi salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia.
"Paling besar di TMII itu pajak tontonan (pajak hiburan), selain PPh 21, PPh 25, dan sebagainya," kata Tanribali dalam konferensi pers di TMII, dikutip Senin, 12 April 2021.
Pada 2018 saja, pajak hiburan yang disetor pihaknya mencapai Rp9,4 miliar. Setahun kemudian, angkanya naik menjadi Rp9,7 miliar.
Sementara pada 2020, pajak hiburan yang disetor menjadi Rp2,6 miliar lantaran adanya dampak pandemi Covid-19.
"(Pandemi) Ini membuat penurunan luar biasa bagi aktivitas di TMII, sehingga program kerja kita juga laksanakan perubahan," ujarnya.
"Hampir 60 persen kegiatan di TMII kita hilangkan karena Covid-19," lanjutnya.
Serupa dengan pernyataan Dirut TMII, Sekretaris Yayasan Harapan Kita, Tria Sasangka Putra menambahkan bahwa pihaknya telah memberikan banyak kontribusi kepada negara.
"Sebagai pengelola barang milik negara, Yayasan Harapan Kita tetap membayar pajak bumi dan bangunan yang berdasarkan regulasi yang mengatur kewajiban PBB," kata Tria.
Pembayaran PBB tetap dilakukan TMII sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Padahal bila mengacu aturan yang ada, TMII adalah barang milik negara yang masuk dalam pengecualian untuk membayar pajak.
Tria juga menegaskan bahwa selama 44 tahun ke belakang, pengelola juga tidak pernah menggunakan anggaran negara dalam mengelola TMII.
"Pendanaannya dibiayai langsung oleh Yayasan Harapan Kita tanpa bantuan anggaran dari pemerintah," jelasnya.
Selama ini juga, kata dia, Yayasan Harapan Kita tidak pernah mengajukan kebutuhan anggaran kepada negara. Kebutuhan baik untuk pembangunan fasilitas, perbaikan, hingga perawatan sepenuhnya dikeluarkan oleh yayasan yang banyak dihuni keluarga Cendana itu.
"Hal itu sesuai dengan Keppres 51/1977. Sehingga dengan demikian, Yayasan Harapan Kita tidak pernah membebani dan merugikan keuangan negara," lanjutnya.
Meski begitu, Tria memastikan pihaknya akan tetap kooperatif dan siap menerima keputusan pemerintah terkait pengambilalihan TMII oleh negara.
"Kami menghormati terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 sebagai suatu produk hukum peraturan perundang-undangan Negara," tandasnya.

Memanas! Balasan Pengelola TMII ke Pemerintah: Gak Pernah Dibantu Tapi Pajak Miliaran Ditarik Terus

Berita Terkait

Berita Rekomendasi