JAKARTA, REQNews - Ternyata Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia hampir setiap bulan memecat tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi.
Hal itu langsung dikemukakan Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam acara rilis survei LSI virtual, pada Minggu 18 April 2021.
"Jujur kami tiap bulan rata-rata hampir 20 hingga 30 persen PNS yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus kami ambil keputusan untuk diberhentikan dengan tidak hormat," kata Tjahjo Kumolo, Minggu 18 April 2021.
Parahnya lagi, setiap kasus korupsi dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pasti ada PNS yang terlibat. Para PNS atau ASN itu selama proses hukum tidak langsung diberhentikan melainkan dinonaktifkan terlebih dahulu hingga proses hukum selesai.
"Dalam proses hukum kami tetap menonjob kan mereka dan menunggu proses hukum yang ada," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menyebutkan ada lima tempat atau bagian paling korup di instansi pemerintah, yakni pengadaan barang, perizinan usaha, bagian keuangan, bagian pelayanan, serta bagian personalia.
"Bagian pengadaan dinilai paling rawan terjadi kegiatan koruptif, yakni 47,2%. Selanjutnya di bagian perizinan usaha 16%, keuangan 10,4%, pelayanan 9,3%, dan lainnya 1%," kata Djayadi.
&nbsp;
&nbsp;

Waduh, Tiap Bulan Ada PNS Dipecat karena Korupsi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi