JAKARTA, REQNews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi AKP SR diduga melakukan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai H Muhammad Syahrial Batubara sebesar Rp1,5 miliar.
Bukan tanpa sebab AKP SR menawarkan jasa jahat dengan bayaran Rp1,5 miliar agar kasus Wali Kota Tanjungbalai tidak diproses.
Kasus yang menyeret Syahrial ini berawal dari adanya temuan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 64C/LHP/XVII.MDN/08/2016 tertanggal 29 Agustus 2016, terkait alokasi anggaran 2015 untuk lanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Tipe C di Jalan Kartini, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, yang nilai proyeknua mencapai Rp3,5 miliar.
Proyek pembangunan rumah sakit tersebut disebut-sebut akan dikerjakan oleh PT Care Indonusa, yang dipimpin oleh seorang direktur berinisial D.
Dalam LHP BPK, ditemukan adanya dugaan kerugian negara mencapai Rp1 miliar.
Kasus ini awalnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai. Dari hasil pemeriksaan, penyidik Kejari menemukan bahwa ada bukti transfer uang ratusan juta rupiah dari D kepada Syahrial.
Dalam hal ini, D mentransfer uang ke Syahrial sebagai bentuk "terima kasih" karena sudah menunjuk perusahaannya sebagai pemenang tender.
Syahrial sempat menjadi wali kota termuda, sebelum menantu Jokowi, Bobby Nasution terpilih jadi Wali Kota Medan.
Syahrial lahir di Tanjungbalai, 17 Agustus 1988. Ia sudah menjadi Wali Kota Tanjung Balai sejak 17 Februari 2016. Saat itu, usianya baru 28 tahun.
Syahrial merupakan anak ke-5 dari enam bersaudara dari pasangan H Zulkifli Amsar Batubara dan Hj Salmah Saragih.
Sebelum jadi wali kota Tanjungbalai, Syahrial terlebih dahulu menjadi Ketua DPRD Kota Tanjung Balai periode 2014-2015.
Ia hanya sempat menjabat Ketua DPRD selama 12 bulan, sebelum terpilih sebagai Wali Kota Tanjung Balai berpasangan dengan H Ismail menggantikan H Thamrin Munthe.
&nbsp;
&nbsp;

Ini Kasus yang Menjerat Wali Kota Tanjung Balai yang Diduga Diperas Penyidik KPK Rp1,5 M

Berita Terkait

Berita Rekomendasi