JAKARTA, REQnews -&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan sejumlah instansi terlibat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) calon Aparatur Sipil Negara (ASN) pegawai KPK.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyebut lima instansi itu dilibatkan untuk memastikan akuntabilitas dan obyektivitas penyelenggaraan TWK. Dalam tes ini lembaga antirasuah bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
&nbsp;
"BKN RI dalam pelaksanaan asesmen TWK pegawai KPK melibatkan banyak unsur instansi sebagai upaya maksimal memastikan akuntabilitas dan obyektivitas pada seluruh proses penyelenggaraan," ujar Ghufron dalam konferensi pers yang disiarkan Youtube KPK RI, Rabu 5 Mei 2021.
Ia mengklaim bahwa&nbsp;seluruh instansi pelaksana asesmen telah melalui proses penyamaan persepsi dengan BKN. Yaitu melalui rangkaian rapat internal bersama unit terkait untuk mempersiapkan asesmen.
Menurutnya, setiap instansi memiliki tugasnya masing-masing dalam pelaksanaan&nbsp;asesmen tersebut. Seperti, Dinas Psikologi TNI AD dan BAIS berperan dalam pelaksanaan Tes Indeks Moderasi Bernegara-(68) dan Integritas.
Kemudian BIN dan BNPT berperan dalam pelaksanaan Profiling, sementara BAIS, Pusat Intelijen TNI AD, dan BNPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK.
Karena, ada tiga aspek yang diukur dalam asesmen TWK pegawai KPK yakni aspek integritas, aspek netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan aspek antiradikalisme.
Aspek integritas dimaknai sebagai konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi/berbangsa dan bernegara, serta bersikap jujur.
Netralitas ASN dimaknai sebagai tindakan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Sementara, aspek antiradikalisme dimaknai sebagai sikap tidak menganut paham radikalisme negatif, memiliki sikap, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah, dan/atau tidak memiliki prinsip konservatif atau liberalisme yang membahayakan dan yang akan menyebabkan disintegritas bangsa.
Sebelumnya Ghufron mengungkap bahwa ada 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) beradasarkan tes wawasan kebangsaan.
"Yang tidak memenuhi syarat 75 orang atau TMS, pegawai yang tidak hadir sebanyak 2 orang," kata dia. Diketahui bahwa&nbsp;tes wawasan kebangsaan itu diikuti oleh 1.351 pegawai KPK sebagai bagian dari alih status kepegawaian menjadi ASN.

Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Libatkan BIN-BNPT, Ini Alasannya

Berita Terkait

Berita Rekomendasi