KontraS Sebut Pernyataan Bamsoet Soal Penyelesaian Konflik Papua Membunuh Kebebasan Berpikir

JAKARTA, REQnews - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai jika pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menutup ruang diskusi penyelesaian konflik Papua telah membunuh kebebasan berpikir.

"Pernyataan tersebut sama saja semakin melegitimasi kekerasan," ujar Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar melalui keterangannya pada Minggu 9 Mei 2021.

Bamsoet, kata dia, semestinya melihat jauh situasi Papua yang selalu diturunkan pasukan tapi tak pernah mencapai tujuan, malah warga sipil terus menjadi korban.

Menurutnya, dengan menutup diskusi sama dengan membunuh pikiran. Seharusnya, negara bisa menjamin kebebasan berpikir, salah satunya melalui diskusi. "Negara semestinya menjamin kebebasan pikiran supaya bisa menemukan jawaban," kata dia.

Sebelumnya, Bamsoet mengatakan bahwa pendekatan diskusi tidak bisa digunakan dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Ia mengatakan negara harus bersikap tegas karena pendekatan damai yang telah diupayakan selama ini, selalu mendapat penolakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok teroris lainnya.

"Apakah diskusi bisa dengan sendirinya menghentikan kebrutalan KKB membunuh dan meneror warga sipil Papua? Lalu, harus berapa lama lagi negara membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror di Papua?" ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 8 Mei 2021.

Menurutnya, pendekatan damai yang dilakukan Indonesia selama ini gagal. Ia pun memberikan contoh penerapan perdamain yang pernah dilakukan Indonesia.

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, telah memulai upaya jalur damai lewat meminta maaf dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua.

Habibie juga menegaskan masalah Papua diselesaikan lewat jalur diplomasi. Pendekatan damai itu dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999. Bahkan Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora.

Bahkan pendekatan pada OPM telah digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui staf khususnya. SBY menegaskan, tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai.

Pada 2011 SBY menunjuk Farid Husain sebagai juru runding pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua, termasuk dengan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua.

Selanjutnya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pendekatan damai juga tetap dilakukan. Salah satunya ditunjukkan dengan kunjungan Jokowi ke Papua dan Papua Barat yang mencapai 11 kali.

Jokowi juga berfokus melakukan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) sebagai kerangka besar solusi konflik di Papua. Lalu adanya penerapan kebijakan BBM satu harga hingga membangun serat optik Palapa Ring.

"Ketika pendekatan damai dan kesejahteraan direspons aksi brutal KKB, negara tidak bisa berdiam diri," kata Bamsoet.