JAKARTA, REQnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga, ada berbagai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK, Firli Bahuri. Salah satunya terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai alih status pegawai KPK.
Oleh karena itu, ICW mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri. Tujuannya, ICW menyebut kebijakan TWK diduga merupakan upaya terselubung yang didorong oleh Firli melalui Peraturan KPK Nomor 1/2021.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menegaskan, dalam UU Nomor 19/2019 tentang KPK dan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN tidak ada klausul mengenai TWK. Menurutnya, desakan agar Dewas KPK memeriksa Firli Bahuri agar lembaga antirasuah tersebut tetap dapat dijaga dari kehancuran dan pembusukan.
"Agar KPK tetap dapat dijaga dari kehancuran dan pembusukan, maka Dewan Pengawas harus mengambil tindakan tegas dan serius. Berbagai akumulasi persoalan dan kegaduhan di KPK tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab Ketua KPK dan pimpinan KPK yang lain. Oleh karena itu, ICW mendesak agar Dewan Pengawas KPK mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pimpinan KPK, termasuk Firli Bahuri, atas berbagai dugaan pelanggaran etik," katanya, Selasa, 11 Mei 2021.
Menurut Kurnia, alih status sebagai ASN maupun TWK telah bertentangan dengan banyak regulasi. Dia menilai, TWK juga merupakan bagian dari rangkaian pelemahan yang berasal dari internal KPK. ICW setidaknya mencatat 2 hal penting terkait TWK yang tidak meloloskan 75 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan.
"Pertama, tes ini adalah upaya untuk mengeliminasi penyelidik, penyidik, dan staf KPK yang memiliki integritas melawan korupsi tanpa pandang bulu siapapun pelaku korupsinya. Rencana pemecatan penyelidik dan penyidik itu juga terjadi di saat KPK sedang menangani beberapa kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik pendukung pemerintah," jelasnya.
ICW menduga ada hubungan antara pelemahan KPK dengan kasus besar yang sedang ditangani lembaga antirasuah itu. ICW juga mengkritisi pertanyaan dalam TWK yang kontroversial. "Kedua, substansi TWK memuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan praktik kerja KPK," ujar Kurnia.
ICW pun berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan sikap terkait polemik TWK ini. Jokowi diminta menolak adanya pemberhentian 75 pegawai KPK.
"ICW juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera bersikap dengan menolak adanya pemberhentian puluhan pegawai KPK. Sebab, persoalan ini muncul atas buah dari kebijakan presiden juga tatkala memilih Pimpinan KPK kontroversi seperti Firli Bahuri dan regulasi yang mengakomodir alih status kepegawaian KPK melalui UU 19/2019," ucap Kurnia.
"Jadi, segala persoalan yang timbul akibat dari kekeliruan kebijakan politik hukum pemberantasan korupsi itu mesti diletakkan sebagai tanggung jawab dari presiden," lanjutnya.
Diketahui, tes wawasan kebangsaan yang menjadi syarat pegawai KPK untuk beralih status sebagai aparatur sipil negara atau ASN disorot publik. Pasalnya pertanyaan-pertanyaan tersebut dinilai tidak ada sangkut pautnya dengan KPK. Bahkan disebutkan ada pertanyaan mengenai 'hasrat' dan 'istri kedua'.
Salah seorang sumber detikcom di lingkup internal KPK mengaku mendapatkan pertanyaan mengenai kondisi pribadinya. Dia pun tidak mengerti maksud pertanyaan itu.
"Ada yang ditanya kenapa belum nikah. Masih ada hasrat apa nggak. Ditanya mau jadi istri kedua saya nggak," ucap pegawai KPK itu, Jumat, 7 Mei 2021.
"Nggak tahu maksudnya hasrat apa," imbuhnya.
Berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan ini sudah disampaikan KPK dalam konferensi pers pada Rabu, 5 Mei 2021. Ketua KPK Firli Bahuri menyebut aturan tes wawasan kebangsaan itu berdasar pada Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Menjadi ASN.
Ketua KPK Firli Bahuri mengaku tidak tahu materi pertanyaan dalam tes itu. "Mohon maaf, itu bukan materi KPK, karena tadi sudah disampaikan yang menyiapkan materi siapa, penanggung jawabnya siapa, kan jelas tadi," ucap Firli.

ICW Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri Diduga Lakukan Pelanggaran Etik

Berita Terkait

Berita Rekomendasi