TGUPP Dituding Biang ASN Tak Mau Ikut Lelang Jabatan, Ini Jawaban Badan Kepegawaian Jakarta

JAKARTA, REQNews - Pernyataan ketua fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono yang menyebut peran Tim Percepatan Pembangunan (TGUPP) terlalu sentral dan berpengaruh besar terhadap lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibantah Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta Maria Qibtya.

Menurut Maria, TGUPP bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, mereka juga tidak mengintervensi dan memberikan tekanan apapun terhadap panitia seleksi lelang jabatan PNS eselon II di DKI yang dibuka Gubernur Anies Baswedan baru-baru ini.

"Kalau saya sih sejauh ini saya sebagai kepala BKD yang juga berada di dalam tim Pansel sebagai sekretaris sejauh ini tidak ada intervensi (dari TGUPP)," kata Maria, Rabu 12 Mei 2021.

Adapun lelang 17 jabatan pegawai eselon II yang dibuka Gubernur Anies Baswedan sejak April 2021 lalu sepi peminat. Sebanyak 293 PNS yang dianggap mumpuni mengisi jabatan yang dilelang justru mengacukan instruksi Sekretaris Daerah dan memilih tidak mendaftar.

Maria menegaskan selama proses seleksi, dirinya tidak pernah melihat peran TGUPP yang berlebihan.

Lebih lanjut, Maria menjelaskan total keseluruhan PNS yang memenuhi syarat untuk ikut lelang jabatan itu sebanyak 498 orang, yang ikut mendaftar sebanyak 259 orang.

"Yang daftar 259. Dari 498 yang memenuhi syarat yang 239 yang tidak mendaftar," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik peran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Menurut dia, peran TGUPP terlalu sentral yang kemudian berimbas pada 293 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ogah ikut lelang jabatan yang dibuka Gubernur Anies Baswedan