Bangkok, REQNews.com -- Sejenak kesampingkan laporan pertempuran antara Tatmadaw dengan etnis-etnis bersenjata, atau aksi demo yang diberondong senjata. Pertempuran antara militer Myanmar dan pendukung demokrasi sebenarnya terjadi di Internet.
Militer Myanmar berusaha membatasi akses Internet, dengan hanya menyambungkan ke situs-situs 'daftar putih' -- situs berita pro-pemerintah -- untuk mengatasi penentangan terhadap perebutan kekuasaan.
International Crisis Group (ICG) mengatakan militer berjuang mendapatkan keunggulan dalam perang virtual, tapi tidak memiliki kapasitas teknologi. Perusahaan media sosial, seperti Facebook, telah melarang pejabat militer dan lembaga pemerintah.
Sejak kudeta 1 Februari 2021, militer memberlakukan pemadaman Internet setiap malam dan berusaha membatasi akses ke platform media sosial.
Telenor, perusahaan telekomunikasi Norwegia, dan sejumlah perusahaan asing memprotes langkah itu karena melumpuhkan aktivitas bisnis mereka dan merusak kemajuan yang dicapai selama bertahun-tahun untuk mengintegrasikan Myanmar ke dalam ekonomi dunia.
Militer seolah tidak mau tahu. Mereka memerintahkan operator seluler dan penyedia layanan Internet membatasi akses ke situs web tertentu, dan jaringan virtual pribadi atau VPN, yang dapat menghindari penyaringan. Langkah ini secara bertahap meningkatkan shutdown, membatasi akses hanya ke koneksi data fiber yang tersedia untuk sebagian kecil populasi.
Banyak anak muda yang mengerti teknologi terlibat dalam gerakan pembangkangan sipil, dan militer tidak memiliki kemampuan yang dikembangkan Cina selama beberapa dekade terakhir. Akibatnya, militer tidak mungkin mengawasi Internet dan melarang akses ke situs-situs tertentu.
Militer Myanmar, menurut laporan itu, kini mengembangkan Intranet yang memungkinkan akses seluler untuk aplikasi yang disetujui, atau masuk daftar putih.
Langkah ini secara tidak terelakan membatasi kemampuan militer menawarkan lebih dari layanan paling dasar dengan dampak besar pada perekonomian.
Pekan lalu, Telenor -- satu-satunya operator seluler Barat di Myanmar -- mengeluarkan pernyataan menentang kebijakan itu. "Konektivitas superior Myanmar dibangun di atas gabungan pengalaman dari hampir semua negara," demikian pernyataan Telenor.
Akses Internet terbuka, masih menurut Telenor, mendorong pertumbuhan. Membuat daftar putih adalah praktik yang tidak akan memberi manfaat, dan harus ditinggalkan.
Menurut Telenor, perluasan akses ke komunikasi seluler dan Internet mendorong pertumbuhan ekonomi Myanmar sampai lebih dari lima persen.
Telenor baru-baru ini mengumumkan menghapus nilai bisnisnya di Myanmar senilai 780 juta dolar AS, atau Rp 11,1 triliun, tapi tidak berencana menarik diri. Telenor justru masih berupaya menambah pelanggan.
Milliter Myanmar tampaknya sedang menyelesaikan detail rancangan undang-undang keamanan siber, yang menurut pebisnis asing akan meningkatkan risiko usaha.
Entah sampai kapan pertempuran di Internet akan berlangsung. Yang pasti, militer akan sangat kesulitan membangun citra ketika Interbet dibebaskan seperti semula.

Semakin Memanas! Myanmar Mulai Medan Perang Virtual

Berita Terkait

Berita Rekomendasi