JAKARTA, REQnews -&nbsp;Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan membacakan putusan sidang praperadilan tersangka dugaan korupsi&nbsp;pengadaan tiga unit&nbsp;quay container crane&nbsp;(QCC) di PT Pelindo II, RJ Lino pada Selasa 25 Mei 2021.
"Sesuai jadwal putusan besok ya, sore ya," ujar hakim tunggal Morgan Simanjuntak dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, JSenin 24 Mei 2021.
Setelah sidang berakhir, Agus Dwiwarsono selaku tim kuasa hukum RJ Lino menyampaikan&nbsp;fakta hukum yang menurutnya terungkap selama praperadilan.
Menurutnya,&nbsp;KPK&nbsp;telah melanggar asas kepastian hukum karena tidak menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap kasus RJ Lino. Karena, kasus tersebut telah melewati batas 2 tahun sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dalam penyidikan (SPDP).
"Faktanya, 5 tahun 3 bulan 4 hari terhitung sampai hari ini RJ Lino statusnya masih tersangka. Jadi sejak SPDP diterbitkan 21 Desember 2015 sampai hari ini tidak diterbitkan SP3," katanya.
Bahkan, hingga saat ini perkaranya tidak dilimpahkan ke pengadilan. "Ini jelas KPK telah melanggar asas kepastian hukum dan penghormatan atas HAM," kata Agus.
Menurutnya, itu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena selama lima tahun RJ Lino statusnya digantungkan dan&nbsp;keperdataannya dimatikan. "Apakah itu bukan pelanggaran HAM, tidak ada kepastian hukum. Sampai kapan kalau berdalih itu diskresi kewenangan," kata dia.
Ia pun mempertanyakan, terkait perhitungan&nbsp;kerugian negara yang dihitung sendiri oleh&nbsp;KPK. "Yang lebih menohok lagi, laporan kerugian negara yang dirilis dihitung sendiri dan dinyatakan sendiri oleh KPK berdasarkan perhitungan ahli auditor forensic pada KPK," ujar Agus.
"Ini hebat banget KPK,&nbsp;superbody&nbsp;banget dirilis 6 Mei 2021, 1 bulan 10 hari setelah&nbsp;RJ Lino&nbsp;ditahan," kata dia.
Sehingga, ia pun yakin bahwa majelis hakin dapat mengabulkan permohonan praperadilan tersebut. "Artinya, berdasarkan fakta persidangan tersebut kami tim hukum RJ Lino menyakini cukup alasannya hukumnya untuk praperadilan RJ Lino dikabulkan," kata Agus.
Sebelumnya, RJ Lino melayangkan gugatan praperadilannya terhadap KPK itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), dengan nomor perkara praperadilan 43/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL. Dalam permohonan praperadilannya, RJ Lino meminta hakim membebaskan dia dari kasus dugaan korupsi tersebut.
&nbsp;

RJ Lino Bakal Hadapi Sidang Putusan, Kuasa Hukum Ungkap Fakta di Praperadilan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi